{"id":2727,"date":"2026-04-15T16:00:00","date_gmt":"2026-04-15T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dawainews.com\/?p=2727"},"modified":"2026-04-15T11:57:20","modified_gmt":"2026-04-15T04:57:20","slug":"hettrick-ott-kpk-untuk-kepala-daerah-di-jatim","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dawainews.com\/?p=2727","title":{"rendered":"Hettrick OTT KPK Untuk Kepala Daerah DI Jatim"},"content":{"rendered":"\n

Dawai News, Jakarta <\/strong>– Kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang ditangkap\u00a0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\u00a0 dalam kurun waktu satu tahun terakhir alias\u00a0hattrick\u00a0terkena operasi tangkap tangan (OTT), sudah tiga orang<\/p>\n\n\n\n


Tiga kepala daerah di Jatim pencetak\u00a0hattrick\u00a0OTT\u00a0KPK\u00a0setahun terakhir itu adalah Bupati Ponorogo\u00a0Sugiri\u00a0Suncoko pada November 2025, Wali Kota Madiun\u00a0Maidi\u00a0pada\u00a0akhir Januari 2026, dan terakhir Bupati Tulungagung\u00a0Gatut\u00a0Sunu\u00a0Wibowo\u00a0pada 10 April lalu.<\/p>\n\n\n\n

Mereka lalu dijadikan tersangka setelah diperiksa intensif di markas KPK di Jakarta Selatan usai terkena OTT.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Adapun kasusnya masing-masing adalah sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

Gatut\u00a0Sunu\u00a0Wibowo<\/strong>
Gatut\u00a0yang terjaring OTT\u00a0pekan lalu terkait dugaan suap proyek infrastruktur dan pengadaan barang\/jasa hingga pemerasan ASN di Kabupaten Tulungagung.<\/p>\n\n\n\n

\"Image\"<\/figure>\n\n\n\n

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (12\/4\/2026) dini hari. ( ANTARA FOTO\/Darryl Ramadhan)<\/em><\/p>\n\n\n\n


Bukan cuma itu, KPK\u00a0juga menduga Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunu Wibowo juga melakukan pemerasan terhadap para camat dan kepala sekolah (kepsek) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.<\/p>\n\n\n\n

“Ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati (Gatut) kepada pihak-pihak sekolah, pihak-pihak di kecamatan ya. Artinya, ada label harganya untuk jabatan-jabatan kepala sekolah ataupun camat,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Selasa (15\/4) malam.<\/p>\n\n\n\n

Budi mengatakan dugaan ini masih terus ditelusuri tim penyidik.<\/p>\n\n\n\n

KPK menetapkan Gatut dan ajudannya yang bernama Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026. Keduanya ditahan di Rutan KPK setelah ditetapkan jadi tersangka.<\/p>\n\n\n\n

KPK mengungkapkan modus yang dilakukan Gatut adalah dengan menggunakan dua bentuk surat pernyataan untuk mengikat bawahannya.<\/p>\n\n\n\n

Pertama, surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kedua, surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya.<\/p>\n\n\n\n

Surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN itu sengaja dibuat Gatut tanpa tanggal, serta salinannya tidak diberikan.<\/p>\n\n\n\n


Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Sabtu (11\/4) malam mengatakan\u00a0kedua surat tersebut diduga digunakan Gatut untuk mengendalikan dan menekan para pejabat yang menjadi bawahannya.<\/p>\n\n\n\n

Bagi yang tidak ‘tegak lurus’, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN.<\/p>\n\n\n\n

“Kemudian, GSW [Gatut] meminta sejumlah uang kepada para Kepala OPD dan pejabat lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara YOG (Dwi Yoga Ambal) selaku ajudan Bupati, dengan total permintaan sekitar Rp5 miliar,” ungkap Asep kepada awak media saat itu.<\/p>\n\n\n\n

Permintaan itu dilakukan setidaknya terhadap 16 OPD di Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Besarannya bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.<\/p>\n\n\n\n

Permintaan jatah ini juga diduga dilakukan Gatut dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Kemudian dari penambahan anggaran itu, Gatut meminta jatahnya sekitar 50 persen dari nilai anggaran, bahkan sebelum anggaran tersebut turun.<\/p>\n\n\n\n

“GSW juga diduga turut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pengondisian pemenang lelang, serta menunjuk langsung rekanan tertentu di sejumlah paket pekerjaan di OPD,” terang Asep.<\/p>\n\n\n\n

Maidi<\/strong>
Wali Kota Madiun\u00a0ini ditangkap\u00a0berawal dari operasi KPK\u00a0pada 21 Januari 2026. KPK\u00a0menggeledah rumah kediaman Maidi\u00a0dan orang kepercayaannya pada\u00a0hari itu.<\/p>\n\n\n\n

\"Image\"<\/figure>\n\n\n\n

Wali Kota Madiun,\u00a0Maidi (tengah) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20\/1\/2026). (CNN Indonesia\/ Adi Ibrahim)<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Dari penggeledahan, penyidik KPK  menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga terkait kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

KPK menemukan dan menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp550 juta dalam operasi senyap tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Wali Kota Madiun, Maidi (tengah) dikawal petugas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (20\/1\/2026). (CNN Indonesia\/ Adi Ibrahim)
Dari OTT itu pula KPK menemukan dugaan korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba.<\/p>\n\n\n\n

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah menggeledah banyak tempat. Di antaranya rumah pribadi Maidi, rumah pribadi Thariq, Kantor Wali Kota, serta sejumlah kantor dinas di Kota Madiun.<\/p>\n\n\n\n

Banyak barang bukti diduga terkait perkara seperti dokumen hingga uang tunai berhasil disita.<\/p>\n\n\n\n

Selain Maidi, KPK juga menetapkan  Rochim Ruhdiyanto dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah sebagai tersangka.<\/p>\n\n\n\n

KPK juga memeriksa sejumlah ASN dan pejabat di lingkungan Pemkot Madiun terkait kasus Maidi tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Sugiri Sancoko<\/strong>
Bupati Ponorogo\u00a0Sugiri\u00a0terjaring OTT\u00a0KPK\u00a0pada 7 November 2025. KPK\u00a0menjeratnya tekrait\u00a0ksus dugaan suap promosi jabatan, proyek di RSUD\u00a0dr Harjono, dan dugaan gratifikasi lainnya.<\/p>\n\n\n\n

\"Image\"<\/figure>\n\n\n\n

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan) bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta Sucipto (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9\/11\/2025).\u00a0(ANTARA FOTO\/Muhammad Adimaja)<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Sugiri sudah menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (10\/4). Sugiri didakwa menerima suap terkait jual beli jabatan dan proyek RSUD, serta gratifikasi senilai Rp5,5 miliar.<\/p>\n\n\n\n

Bersama Sugiri, dua terdakwa lain adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono dan mantan Direktur RSUD dr Harjono dr Yunus Mahatma.<\/p>\n\n\n\n

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaannya membeberkan keterlibatan ketiga terdakwa dalam dua skema suap utama: pengamanan jabatan Direktur RSUD dan proyek pembangunan paviliun RSUD Ponorogo.<\/p>\n\n\n\n

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (kedua kanan) bersama Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (kedua kiri), Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo Yunus Mahatma (kiri) dan pihak swasta Sucipto (kanan) dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9\/11\/2025). (ANTARA FOTO\/Muhammad Adimaja)
Dalam konstruksi perkara, Yunus Mahatma diduga menyetor uang sebesar Rp1,25 miliar secara bertahap sepanjang 2025 kepada Sugiri dan Agus Pramono agar posisinya sebagai Direktur RSUD tidak diganti. Dari jumlah tersebut, Rp900 juta diduga mengalir ke kantong Sugiri, sementara Rp325 juta diterima oleh Agus Pramono.<\/p>\n\n\n\n

Tak hanya itu, Sugiri juga didakwa menerima fee sebesar 10 persen atau sekitar Rp1,4 miliar dari pihak swasta bernama Sucipto terkait proyek pembangunan fasilitas RSUD senilai Rp14 miliar pada tahun anggaran 2024. JPU turut mengungkap fakta bahwa sebagian dana suap yang diterima Sugiri digunakan untuk melunasi utang pribadi.<\/p>\n\n\n\n

JPU menjelaskan, Yunus berperan sebagai pemberi sekaligus penerima suap, sementara Agus Pramono bertindak sebagai perantara yang menikmati dana tersebut.<\/p>\n\n\n\n

Sementara itu pihak pemberi suap dari unsur swasta, Sucipto, telah divonis dua tahun penjara oleh PN Tipikor Surabaya pada Selasa (7\/4) lalu.<\/p>\n\n\n\n

Sidang akan dilanjutkan pada Jumat (17\/4) mendatang. Tim kuasa hukum Sugiri Sancoko mengajukan eksepsi, sedangkan terdakwa Yunus Mahatma dan Agus Pramono tidak mengajukan eksepsi dan menerima dakwaan JPU.<\/p>\n\n\n\n


Terkait hattrick\u00a0OTT\u00a0KPK\u00a0di daerahnya, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa\u00a0mengaku upaya pencegahan korupsi sebenarnya telah dilakukan secara intensif. Ia mengungkap adanya kanal komunikasi khusus antara kepala daerah se-Jawa Timur dengan tim Bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.<\/p>\n\n\n\n

“Ada grup kepala daerah dengan tim Korsupgah KPK, dan sebetulnya [kepala daerah] kabupaten\/kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, sudah ya,” kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (13\/4).<\/p>\n\n\n\n

Mantan Menteri Sosial itu menambahkan, KPK juga telah melakukan pemanggilan secara personal kepada para kepala daerah untuk memberikan sosialisasi terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.<\/p>\n\n\n\n

“Sebenarnya semua kabupaten\/kota sudah pernah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik,” imbuhnya. cnn<\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dawai News, Jakarta – Kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang ditangkap\u00a0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\u00a0 dalam kurun waktu satu tahun terakhir alias\u00a0hattrick\u00a0terkena operasi tangkap tangan (OTT), sudah tiga orang Tiga kepala daerah di Jatim pencetak\u00a0hattrick\u00a0OTT\u00a0KPK\u00a0setahun terakhir itu adalah Bupati Ponorogo\u00a0Sugiri\u00a0Suncoko pada November 2025, Wali Kota Madiun\u00a0Maidi\u00a0pada\u00a0akhir Januari 2026, dan terakhir Bupati Tulungagung\u00a0Gatut\u00a0Sunu\u00a0Wibowo\u00a0pada 10 April lalu. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2731,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"title":"Hettrick OTT KPK Untuk Kepala Daerah DI Jatim","facebook_image":"https:\/\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/ilustrasi-penangkapan-2_169.jpeg","description":"Dawai News, Jakarta - Kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) yang ditangkap\u00a0Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)\u00a0 dalam kurun waktu satu tahun terakhir alias\u00a0hattric"},"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[417],"class_list":["post-2727","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-peristiwa","tag-ott-kpk"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/ilustrasi-penangkapan-2_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":3399,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3399","url_meta":{"origin":2727,"position":0},"title":"OTT KPK Wamen Imipas Serahkan Diri","author":"dw","date":"Juni 4, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat (Kanim Jakbar), turut menyeret nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim yang kini diperiksa usai menyerahkan diri. Dirangkum detikcom, Kamis (4\/6\/2026), OTT di Kanim Jakbar ini dilakukan pada Rabu (3\/6).\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"Silmy karim datangi kpk 1780524743670","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silmy-karim-datangi-kpk-1780524743670_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silmy-karim-datangi-kpk-1780524743670_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silmy-karim-datangi-kpk-1780524743670_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silmy-karim-datangi-kpk-1780524743670_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":3827,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3827","url_meta":{"origin":2727,"position":1},"title":"Baru Saksi, Istri Bupati Kuansing Di Pulangkan KPK","author":"dw","date":"Juli 2, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Istri kedua Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, bernama Suci Nitia Edwar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada akhir Juni lalu dipulangkan. Suci dipulangkan karena statusnya masih sebatas terperiksa atau saksi. \"Jadi, untuk istri keduanya memang sempat diamankan karena yang ditemukan oleh tim di lapangan\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"1a84d320 8602 4c58 a51d 7b84bf4e2adc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a84d320-8602-4c58-a51d-7b84bf4e2adc_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a84d320-8602-4c58-a51d-7b84bf4e2adc_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a84d320-8602-4c58-a51d-7b84bf4e2adc_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":3436,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3436","url_meta":{"origin":2727,"position":2},"title":"KPK: Wamen Imipas Memeras Ratusan Miliar","author":"dw","date":"Juni 4, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - KPK mengungkapkan kasus yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, total nilai pemerasan yang diketahui mencapai ratusan miliar. \"Nanti kami akan sampaikan angkanya dalam konferensi pers. Nanti kita akan update ya. Nanti kita akan update ya, (totalnya) mencapai ratusan miliar,\" ungkap Jubir\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":3744,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3744","url_meta":{"origin":2727,"position":3},"title":"SPI Kota Padang Nilai Tertinggi Di Pulau Sumatera","author":"dw","date":"Juni 30, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Padang - Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 Kota Padang teratas di ibukota provinsi yang ada dipulau Sumatera. Keberhasilan ini menempatkan Kota Padang di posisi teratas dengan Skor 78,00, mengungguli sejumlah ibu kota provinsi lainnya di Sumatera, antara lain, Banda Aceh (74,95), Palembang (72,24), Jambi (68,29), Pekanbaru (67,73),\u2026","rel":"","context":"dalam "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"E6ka3eIsmFsi1zQjny8PR4ua2SpgAHUs63stLlOx","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/E6ka3eIsmFsi1zQjny8PR4ua2SpgAHUs63stLlOx.jpg?fit=600%2C489&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/E6ka3eIsmFsi1zQjny8PR4ua2SpgAHUs63stLlOx.jpg?fit=600%2C489&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/E6ka3eIsmFsi1zQjny8PR4ua2SpgAHUs63stLlOx.jpg?fit=600%2C489&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":3477,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3477","url_meta":{"origin":2727,"position":4},"title":"Bupati Pasbar Komit Mengawas BBM Bersubsidi","author":"dw","date":"Juni 5, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Pasaman Barat - Bupati Pasaman Barat, Yulianto menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam memperkuat pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Komitmen itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Auditorium Istana\u2026","rel":"","context":"dalam "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"714759573 1024740656785896 2729670934797853013 n","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/714759573_1024740656785896_2729670934797853013_n.jpg?fit=675%2C1200&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/714759573_1024740656785896_2729670934797853013_n.jpg?fit=675%2C1200&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/714759573_1024740656785896_2729670934797853013_n.jpg?fit=675%2C1200&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1866,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1866","url_meta":{"origin":2727,"position":5},"title":"Pemkab Tanah Datar Gelar Buka Bersama ASN","author":"dw","date":"Maret 2, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Tanah Datar - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar acara silaturahim dan berbuka puasa bersama Kepala Daerah dengan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Gazebo Indojolito Batusangkar, Minggu, 1 Maret 2026. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Eka putra dan Ahmad Fadly bersama\u2026","rel":"","context":"dalam "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"642749504 2421758628330937 7460069164249643980 n","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/642749504_2421758628330937_7460069164249643980_n.jpg?fit=600%2C401&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/642749504_2421758628330937_7460069164249643980_n.jpg?fit=600%2C401&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/642749504_2421758628330937_7460069164249643980_n.jpg?fit=600%2C401&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9UIqN-HZ","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2727"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2727\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2732,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2727\/revisions\/2732"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2731"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}