{"id":587,"date":"2026-01-03T06:30:00","date_gmt":"2026-01-02T23:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dawainews.com\/?p=587"},"modified":"2026-01-02T14:35:06","modified_gmt":"2026-01-02T07:35:06","slug":"pajak-bisnil-hotel-yang-perlu-tahu-pengusaha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dawainews.com\/?p=587","title":{"rendered":"Pajak Bisnis Hotel yang Perlu Tahu Pengusaha"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Disusun Oleh : Dawai <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Perhotelan menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat di tanah air. Tren\u00a0<em>staycation\u00a0<\/em>di masyarakat membuat hotel lebih dari sekadar tempat bermalam. Karena itu, para pengusaha hotel berlomba-lomba meningkatkan kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan hotelnya.\u00a0Jika diamati, saat ini hotel tidak hanya menyediakan kamar untuk bermalam tetapi dilengkapi juga dengan restoran, binatu,\u00a0<em>gym,\u00a0<\/em>hingga\u00a0<em>spa.\u00a0<\/em>Apakah fasilitas ini dikenakan pajak secara terpisah? Apa saja pajak yang harus dibayar oleh pemilik bisnis hotel? Yuk, simak ketentuannya berikut ini.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dari Mana Saja Sumber Penghasilan Hotel?<\/h2>\n\n\n\n<p>Sebelum beranjak mengulas pajak bisnis hotel, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sumber penghasilan usaha ini. Sumber penghasilan hotel terbagi menjadi dua, yaitu penghasilan utama dan penghasilan tambahan\/penyerta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Penghasilan utama hotel diperoleh dari jasa penyewaan kamar, penyewaan ruangan misalnya untuk penyelenggaraan acara atau pertemuan, seperti rapat, seminar, dan lain-lain, juga dari penyediaan makanan dan minuman.<\/p>\n\n\n\n<p>Sementara itu, penghasilan lainnya meliputi pendapatan dari sewa bagian tempat dari hotel untuk dijadikan toko, jasa salon dan&nbsp;<em>spa,&nbsp;<\/em>jasa penatu atau&nbsp;<em>laundry,&nbsp;<\/em>jasa lapangan tenis, pusat kebugaran, dan sebagainya.<\/p>\n\n\n\n<p>Nantinya, setiap penghasilan ini akan menjadi objek pajak yang berbeda-beda, yaitu pajak daerah, pajak penghasilan, serta pajak pertambahan nilai.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Lalu, Apa Saja Aspek Pajak Bisnis Hotel?<\/h2>\n\n\n\n<p>Ada tiga aspek pajak yang diwajibkan kepada bisnis hotel, yakni pajak daerah, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Daerah<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Bisnis hotel masuk dalam objek pajak daerah kabupaten atau kota. Sebelum, pajak yang dikenakan adalah Pajak Hotel. Namun, pada&nbsp;<a href=\"https:\/\/datacenter.ortax.org\/ortax\/aturan\/show\/18010\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">UU HKPD<\/a>, jasa hotel merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pendapatan hotel yang dikenakan pajak ini adalah yang bersumber dari penyewaan kamar, penyediaan makanan dan minuman, layanan penatu, pusat kebugaran dan&nbsp;<em>spa&nbsp;<\/em>untuk tamu, serta penyewaan ruangan serba guna untuk berbagai kegiatan. Tarif PBJT hotel ditetapkan paling tinggi 10%.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dikenakan untuk pendapatan hotel yang berasal dari penyewaan tempat atau ruangan yang digunakan untuk usaha oleh pihak lain. Pajak yang diwajibkan adalah sebesar 10%&nbsp; dari total bruto nilai sewa tempat atau tanah tersebut.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Pertambahan Nilai<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Merujuk pada\u00a0Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70\/PMK.03\/2022, terdapat beberapa jenis penghasilan berkaitan dengan jasa perhotelan yang menjadi objek PPN. Pertama, penyewaan ruangan untuk selain penginapan atau kegiatan di hotel, misalnya untuk penyewaan ruang untuk anjungan tunai mandiri (ATM), kantor, perbankan, restoran, tempat hiburan, karaoke, apotek, toko retail, dan klinik. Selain itu, jika hotel menyediakan jasa biro wisata, jasa tersebut merupakan jasa yang dikenakan PPN.<\/p>\n\n\n\n<p>Selain itu, dalam kegiatan operasional, terdapat pajak yang harus dipotong\/dipungut oleh pemilik bisnis hotel, di antaranya PPh Pasal 21\/26, 22, 23\/26, dan PPh badan. Berikut ulasannya:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Penghasilan Pasal 21<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan karyawan, mulai dari gaji, honorarium, sampai pesangon. Selain itu, apabila terdapat penyerahan jasa oleh orang pribadi, pihak hotel juga akan memotong PPh Pasal 21. Tarif PPh Pasal 21 mengikuti tarif Pasal 17 UU PPh. Namun, tarif khusus juga diberlakukan untuk jenis penghasilan tertentu, misalnya untuk uang pesangon.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Penghasilan Pasal 22<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>PPh Pasal 22 diberlakukan untuk hotel yang dimiliki oleh negara atau BUMN. Pungutan dikenakan atas pembayaran dari pembelian berbagai keperluan untuk operasional usaha hotel tersebut. Pajak yang dikenakan sebesar 1,5% dari harga jual di luar PPN.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Penghasilan Pasal 23<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>PPh Pasal 23 wajib dipotong apabila terdapat aktivitas penyerahan jasa yang dilakukan oleh badan. Selain itu, pembayaran bunga pinjaman, royalti, hadiah, dan penghargaan juga dapat dikenakan PPh Pasal 23.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Pajak Penghasilan Pasal 26<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Tarif PPh pasal 26 adalah 20% dan dikenakan jika terdapat aktivitas pembayaran ke pihak lain yang merupakan subjek pajak luar negeri. Pembayaran ini bisa dalam bentuk dividen, royalti, bunga, sewa, dan pendapatan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan aset serta insentif pekerjaan, hadiah, penghargaan, dan pensiun. Namun, perlu diingat bahwa pengenaan PPh Pasal 26 juga perlu memperhatikan ketentuan pada\u00a0tax treaty.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>PPh Badan<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Karena hotel adalah badan usaha, maka hotel berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri. Dengan demikian, kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah PPh Badan. PPh Badan yang dikenakan adalah sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak. ******<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disusun Oleh : Dawai Perhotelan menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat di tanah air. Tren\u00a0staycation\u00a0di masyarakat membuat hotel lebih dari sekadar tempat bermalam. Karena itu, para pengusaha hotel berlomba-lomba meningkatkan kelengkapan fasilitas dan kualitas pelayanan hotelnya.\u00a0Jika diamati, saat ini hotel tidak hanya menyediakan kamar untuk bermalam tetapi dilengkapi juga dengan restoran, binatu,\u00a0gym,\u00a0hingga\u00a0spa.\u00a0Apakah fasilitas ini [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":588,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"title":"Pajak Bisnis Hotel yang Perlu Tahu Pengusaha - Dawai News.Com","description":"Disusun Oleh : Dawai Perhotelan menjadi salah satu bisnis yang berkembang pesat di tanah air. Tren\u00a0 staycation\u00a0 di masyarakat membuat hotel lebih dari sekadar t"},"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[94],"class_list":["post-587","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-hotel"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/images-1.jpeg?fit=300%2C168&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":1711,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1711","url_meta":{"origin":587,"position":0},"title":"Pajak Dalam Pembangunan","author":"dw","date":"Februari 12, 2026","format":false,"excerpt":"Disusun Oleh ; Dawai News Pajak adalah salah satu elemen terpenting dalam ekonomi sebuah negara. Pungutan\u00a0 memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendanaan layanan publik, regulasi ekonomi, dan distribusi kekayaan. Pajak pada hakekatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, demikian pula pajak merupakan sumber pendapatan utama negara\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Opini&quot;","block_context":{"text":"Opini","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=14"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/images-1.jpg?fit=201%2C251&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":3048,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3048","url_meta":{"origin":587,"position":1},"title":"Pembangunan Daerah Melalui Optimalisasi PAD","author":"dw","date":"Mei 6, 2026","format":false,"excerpt":"Disusun Oleh : Dawai Efisiensi Anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Pusat sangat \u00a0berdampak pada program-program yang sudah direncanakan di daerah. Sementara pembangunan di segala sektor tetap harus berjalan, sehingga membuat pemerintah daerah harus berupaya maksimal untuk memperoleh pendapatan guna melanjutkan pembangunan. Di samping pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi menuntut Daerah\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Opini&quot;","block_context":{"text":"Opini","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=14"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":2697,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=2697","url_meta":{"origin":587,"position":2},"title":"Kepala Bapenda Kab. Solok: Pemakaian Tapping Box Diawasi Secara Berkala","author":"dw","date":"April 15, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Arosuka - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok telah memasang alat tapping box di sejumlah restoran. Ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kebocaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok dari sektor penerimaan pajak retribusi restoran. Kepala Bapenda Kabupaten Solok, Hendriyanto, SE, mengatakan, pihaknya juga secara aktif dan Berkala melakukan\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Daerah&quot;","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"WhatsApp Image 2026 04 13 at 10.57.08","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/WhatsApp-Image-2026-04-13-at-10.57.08.jpeg?fit=600%2C800&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/WhatsApp-Image-2026-04-13-at-10.57.08.jpeg?fit=600%2C800&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/WhatsApp-Image-2026-04-13-at-10.57.08.jpeg?fit=600%2C800&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1739,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1739","url_meta":{"origin":587,"position":3},"title":"TPP ASN Provinsi Sulsel Penyesuaian 20 %","author":"dw","date":"Februari 19, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Sulawesi Selatan - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penyesuaian sebesar 20 persen, Kebijakan ini diambil menyusul adanya kebijakan dari pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menyesuaikan dengan regulasi pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan oleh,\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Daerah&quot;","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"1771477046","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1771477046.jpeg?fit=600%2C485&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1771477046.jpeg?fit=600%2C485&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1771477046.jpeg?fit=600%2C485&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":2619,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=2619","url_meta":{"origin":587,"position":4},"title":"Wabup Solsel: RPJMD Cakup Pembangunan SDM","author":"dw","date":"April 13, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Solok Selatan - Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029, mencakup mulai dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga infrastruktur pendukung. Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi dalam Apel Gabungan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, Halaman Kantor Bupati, Senin, 13 April\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Daerah&quot;","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"669651505 952348314111982 4447496792710966085 n","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/669651505_952348314111982_4447496792710966085_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/669651505_952348314111982_4447496792710966085_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/669651505_952348314111982_4447496792710966085_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/669651505_952348314111982_4447496792710966085_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":1844,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1844","url_meta":{"origin":587,"position":5},"title":"Bupati Solsel: TPP dan THR Segara Dibayarkan","author":"dw","date":"Maret 2, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Solok Selatan - Bupati Solok Selatan H. Khairunas meminta Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) untuk segera mempercepat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Tunjangan Hari Raya (THR). Hal ini dalam Apel Gabungan Aparatur Ssipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Halaman Kantor Bupati, Senin,\u2026","rel":"","context":"dalam &quot;Peristiwa&quot;","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"645557920 919707840709363 8468952830512961620 n","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/645557920_919707840709363_8468952830512961620_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/645557920_919707840709363_8468952830512961620_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/645557920_919707840709363_8468952830512961620_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/645557920_919707840709363_8468952830512961620_n.jpg?fit=900%2C1200&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]}],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9UIqN-9t","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/587","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=587"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/587\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":590,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/587\/revisions\/590"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/588"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=587"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=587"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=587"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}