{"id":6015,"date":"2026-10-13T08:12:52","date_gmt":"2026-10-13T01:12:52","guid":{"rendered":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6015"},"modified":"2026-10-13T08:12:53","modified_gmt":"2026-10-13T01:12:53","slug":"saling-sindir-nggota-dpr-ri-dengan-mantan-ketua-kpu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6015","title":{"rendered":"Saling Sindir nggota DPR RI Dengan Mantan Ketua KPU"},"content":{"rendered":"\n

Dawai News, Jakarta<\/strong> – Saling sindir Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dengan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari\u00a0soal dugaan penyelundupan aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) jelang Pilpres 2024.
<\/p>\n\n\n\n

Usai disinggung pakai hadis nabi soal larangan bersikap munafik, Doli\u00a0menyindir balik jabatan komisaris BUMN milik Hasyim.<\/p>\n\n\n\n

“Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia itu, dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa?” Kata Doli di kompleks parlemen, Senin (12\/10).<\/p>\n\n\n\n

Duduk perkara<\/strong>
Ketegangan antara keduanya bermula dari polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 dalam PKPU 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024,\u00a0yang diplesetkan sebagai Pasal Gibran\u00a0Banget.<\/p>\n\n\n\n

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Pilpres 2024, Pasal 18 Ayat 3 disebut telah diam-diam dimasukkan KPU demi meloloskan Gibran.<\/p>\n\n\n\n

Ayat 3 Pasal itu menyebutkan, “Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi”.<\/p>\n\n\n\n

MK memang telah menolak gugatan yang dilayangkan advokat senior Denny Indrayana Cs itu. Namun belakangan, Doli mengonfirmasi salah satu fakta persidangan yang menyebut Pasal 18 ayat 3 telah disisipkan KPU tanpa sepengetahuan Komisi II DPR jelang Pilpres 2024.<\/p>\n\n\n\n

Selaku Ketua Komisi II DPR kala itu, Doli mengaku tak pernah terlibat pembahasan pasal dan ayat tersebut.<\/p>\n\n\n\n

“Jadi, sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada,” kata Doli.<\/p>\n\n\n\n

Kutip hadis nabi<\/strong>
Pernyataan Doli langsung dibantah KPU. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan materi rancangan norma Pasal 18 ayat 3 tertuang dalam Rancangan PKPU di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023.<\/p>\n\n\n\n

Idham menjelaskan rapat konsinyering berlangsung sehari sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR pada 20 September 2023.<\/p>\n\n\n\n

“Materi rancangan norma tersebut sudah ada pada saat pembahasan Rancangan PKPU tersebut di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023. Rapat konsinyering tersebut dilakukan sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR pada 20 September 2023,” kata Idham saat dihubungi, Jumat (9\/10).<\/p>\n\n\n\n

Selaku Ketua KPU kala itu, Hasyim pun ikut berkomentar. Versi Hasyim, materi dalam Draf PKPU 19\/2023 telah disetujui bersama sebagai kesimpulan RDP dalam bentuk tanda tangan Pimpinan Lembaga yang terlibat dalam RDP, termasuk Ahmad Doli.<\/p>\n\n\n\n

Menurut Hasyim, penyelenggara pemilu mulai KPU, Bawaslu dan DKPP turut hadir dalam pembahasan Draf PKPU dalam RDP, dan bahkan ikut tanda tangan persetujuan kesimpulan.<\/p>\n\n\n\n

Sehingga, kata dia, Pasal 18 ayat (3) PKPU 19\/2023 merupakan tanggung jawab bersama para peserta RDP. Hasyim pun mengutip Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah tentang orang munafik.<\/p>\n\n\n\n

“Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyerukan kepada semua pihak, lupa boleh, munafik jangan,” katanya.<\/p>\n\n\n\n

Tantang buka-bukaan<\/strong>
Merespons perjuangan Hasyim, Doli sontak bereaksi keras. Wakil Ketua Baleg DPR RI itu mengaku semula tak mau berdebat panjang soal polemik tersebut. Namun, dia menilai Hasyim telah berbicara secara personal dan menyinggung namanya.<\/p>\n\n\n\n

Doli menilai Hasyim lupa jika dirinya telah dipecat dua kali sebagai pimpinan KPU. Bahkan, Doli menyebut Hasyim tengah menikmati kemunafikannya.<\/p>\n\n\n\n

“Dia menggunakan kata lupa dan munafik, ya. Dia lupa, dia sudah pernah dua kali dipecat sebagai KPU karena kemunafikannya,” kata Doli di kompleks parlemen, Senin (12\/10).<\/p>\n\n\n\n

Dia turut mempertanyakan posisi komisaris independen PTPN I yang didapat Hasyim saat ini. Apalagi, menurut Doli, Hasyim tak memiliki latar belakang di bidang yang dia duduki saat ini.<\/p>\n\n\n\n

“Coba tanya sama dia itu dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa? Gitu kan, dapat komisaris itu,” ujar Doli.<\/p>\n\n\n\n

Doli pun menantang KPU untuk buka-bukaan soal dugaan penyeludupan pasal yang dimaksud. Dia mengaku telah meminta pimpinan Komisi II DPR untuk menggelar rapat resmi di masa reses kali ini untuk untuk membahas polemik dugaan penyelundupan pasal tersebut. Bahkan, dia tak keberatan jika Hasyim Asy’ari, sebagai eks Ketua KPU kala itu turut dihadirkan langsung.<\/p>\n\n\n\n

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan bahwa Pasal 18 Ayat 3 tak pernah dibahas dalam sejumlah rapat antara KPU dan Komisi II DPR yang ia pimpin saat itu. Menurut dia, pasal itu tak tercantum dalam naskah yang diserahkan KPU ke DPR.<\/p>\n\n\n\n

“Draf yang kami terima juga tidak ada itunya. Ya. Yang resmi kami terima, gitu. Tapi ada surat yang kemudian masuk, yang kemudian tiba-tiba itu ada dan kemudian tidak ditampilkan,” katanya.<\/p>\n\n\n\n

“Kami sudah punya data, kami ada video-nya semua, data tertulis, pointers-pointers yang disampaikan, video-nya juga ada lengkap semua, dan saya bisa mengatakan itu enggak ada,” imbuh Doli. cnn<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dawai News, Jakarta – Saling sindir Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dengan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari\u00a0soal dugaan penyelundupan aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) jelang Pilpres 2024. Usai disinggung pakai hadis nabi soal larangan bersikap munafik, Doli\u00a0menyindir balik jabatan komisaris BUMN milik Hasyim. “Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6016,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"title":"Saling Sindir nggota DPR RI Dengan Mantan Ketua KPU","facebook_image":"https:\/\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/kpu-akui-sirekap-dihentikan-untuk-sinkronisasi-data-2_169.jpeg","description":"Dawai News, Jakarta - Saling sindir Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dengan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari\u00a0soal dugaan penyelundupan at"},"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"_slim_seo_primary_term_category":9,"_slim_seo_primary_term_post_tag":790,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[790],"class_list":["post-6015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","tag-mantan"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":1742,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1742","url_meta":{"origin":6015,"position":0},"title":"Sidang Etik Mantan Kapolres Bima, Kompolnas: Dipecat","author":"dw","date":"Februari 19, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Kompolnas\u00a0turut hadir dalam sidang etik mantan Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Bima Kota Ajun Komisaris Besar Didik Putra Kuncoro. Didik diduga terseret kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya atau narkoba. Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam menyinggung potensi pemberian sanksi maksimal atas Didik, yakni berupa dipecat\u2026","rel":"","context":"dalam "Peristiwa"","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"1459654","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1459654_720.jpg?fit=600%2C338&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1459654_720.jpg?fit=600%2C338&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/1459654_720.jpg?fit=600%2C338&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":1563,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1563","url_meta":{"origin":6015,"position":1},"title":"Pengamat Kebijakan Publik Resmi Dapat Salinan Ijazah Jokowi","author":"dw","date":"Februari 10, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik resmi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tanpa sensor dari KPU RI, Senin, 9 Februari 2026. Setelah melalui proses sengketa di Komisi Informasi Pusat (KIP), Bonatua juga mengapresiasi langkah KPU RI yang bersedia menyerahkan dokumen tanpa sensor tersebut. \"Terima\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"Salinan ijazah terlegalisir yang dipakai calon presiden joko widodo di pilpres 2014 leges merah dan 2019 leges biru 1770698844255","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/salinan-ijazah-terlegalisir-yang-dipakai-calon-presiden-joko-widodo-di-pilpres-2014-leges-merah-dan-2019-leges-biru-1770698844255_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/salinan-ijazah-terlegalisir-yang-dipakai-calon-presiden-joko-widodo-di-pilpres-2014-leges-merah-dan-2019-leges-biru-1770698844255_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/salinan-ijazah-terlegalisir-yang-dipakai-calon-presiden-joko-widodo-di-pilpres-2014-leges-merah-dan-2019-leges-biru-1770698844255_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":4333,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=4333","url_meta":{"origin":6015,"position":2},"title":"Ketua Kwarcab Lantik Pengurus Cabang Saka","author":"dw","date":"Juli 30, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Tanah Datar - Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 0304 Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Datar, Ahmad Fadly, S.Psi, melantik Pengurus Pimpinan Cabang Satuan Karya (Saka) Pramuka Rintisan Yogaswara masa bakti 2026-2031, di Aula Kantor PMD PPKB di Pagaruyung, rabu, 29 Juli 2026. Acara tersebut disaksikan Forkopimda, Ketua KPU Tanah Datar,\u2026","rel":"","context":"dalam "Daerah"","block_context":{"text":"Daerah","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=17"},"img":{"alt_text":"758854746 926199599738621 8724165113753498731 n","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/758854746_926199599738621_8724165113753498731_n.jpeg?fit=600%2C400&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/758854746_926199599738621_8724165113753498731_n.jpeg?fit=600%2C400&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/758854746_926199599738621_8724165113753498731_n.jpeg?fit=600%2C400&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":6077,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6077","url_meta":{"origin":6015,"position":3},"title":"DKPP Terima Aduan Tambahan Perkara Cawapres","author":"dw","date":"Oktober 15, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terima tiga aduan tambahan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV\/2026.Perkara MK itu terkait gugatan keabsahan syarat cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. \"Dua aduan kami terima pada 13 Oktober 2026 dan satu aduan lainnya baru kami terima,\"\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"Dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp 169 (1)","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-dkpp_169-1.jpeg?fit=505%2C284&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":1439,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=1439","url_meta":{"origin":6015,"position":4},"title":"Kasus Korupsi PT.DSI, 3 Orang di Cekal Ke Luar Negeri","author":"dw","date":"Februari 6, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Tiga orang tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, dicekal (cegah dan tangkal) ke luar negeri. Tiga orang tersangka itu adalah: - TA selaku Direktur Utama PT DSI yang juga selaku pemegang saham\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":3831,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=3831","url_meta":{"origin":6015,"position":5},"title":"Naik Heli, Politikus PKB Desak Jatuhkan Sanksi Anggota DKPP","author":"dw","date":"Juli 2, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Kasus penggunaan helikopter oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghadiri pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, jelang Pemilu 2024 lalu didesak Anggota Komisi II DPR, Indrajaya untuk dijatukan sanksi berat. Kasus tersebut saat ini tengah menjadi objek\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"93eb9d43 cb7c 4f34 b320 ed8947f7edc3","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/93eb9d43-cb7c-4f34-b320-ed8947f7edc3_169.jpg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/93eb9d43-cb7c-4f34-b320-ed8947f7edc3_169.jpg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/93eb9d43-cb7c-4f34-b320-ed8947f7edc3_169.jpg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9UIqN-1z1","jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/kpu-akui-sirekap-dihentikan-untuk-sinkronisasi-data-2_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6015","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6015"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6015\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6017,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6015\/revisions\/6017"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6016"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6015"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6015"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6015"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}