{"id":6822,"date":"2026-11-13T17:00:00","date_gmt":"2026-11-13T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6822"},"modified":"2026-11-13T10:54:17","modified_gmt":"2026-11-13T03:54:17","slug":"perbedaan-pemakzulan-dan-pengunduran-diri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6822","title":{"rendered":"Perbedaan Pemakzulan Dan Pengunduran Diri"},"content":{"rendered":"\n

Disusun Oleh: Dawai<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pengunduran diri dan pemekzulan merupakan dua mekanisme yang dapat mengakhiri masa jabatan presiden atau wakil presiden sebelum waktunya. Meski memiliki akibat yang sama, keduanya berbeda dari segi alasan, pihak yang memulai, dan prosedur konstitusional.<\/p>\n\n\n\n

Pengunduran Diri dan Pemakzulan Memiliki Mekanisme Berbeda<\/h2>\n\n\n\n

Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatan atas kehendak sendiri. Sementara itu, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian presiden dan\/atau wakil presiden melalui proses ketatanegaraan.<\/p>\n\n\n\n

Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan\/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.<\/p>\n\n\n\n

Adapun Pasal 8 UUD 1945 mengatur kondisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, termasuk mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti.<\/p>\n\n\n\n

Pengunduran diri tidak memerlukan pembuktian pelanggaran hukum seperti pemakzulan. Sebaliknya, pemakzulan harus melewati tahapan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.<\/p>\n\n\n\n

Prosedur jika Wakil Presiden Mengundurkan Diri Menurut UUD 1945<\/h2>\n\n\n\n

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden.<\/p>\n\n\n\n

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari.<\/p>\n\n\n\n

Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan presiden. MPR kemudian memilih satu di antaranya untuk mengisi jabatan yang kosong.<\/p>\n\n\n\n

Penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Pemilihan tetap menjadi kewenangan MPR sesuai ketentuan konstitusi.<\/p>\n\n\n\n

Alasan Presiden dan Wakil Presiden Bisa Dimakzulkan<\/h2>\n\n\n\n

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan hanya bisa dilakukan berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945. Presiden dan\/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara.<\/li>\n\n\n\n
  2. Melakukan korupsi.<\/li>\n\n\n\n
  3. Melakukan penyuapan.<\/li>\n\n\n\n
  4. Melakukan tindak pidana berat lainnya.<\/li>\n\n\n\n
  5. Melakukan perbuatan tercela.<\/li>\n\n\n\n
  6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan\/atau wakil presiden.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    DPR harus memiliki dasar konstitusional untuk mengajukan usulan pemberhentian. Ketidakpuasan terhadap kebijakan atau keputusan pejabat negara saja tidak termasuk alasan pemakzulan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.<\/p>\n\n\n\n

    Tahapan Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Prosedur pemakzulan melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR. Masing-masing memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan.<\/p>\n\n\n\n

    1. DPR mengajukan pendapat tentang dugaan pelanggaran<\/h3>\n\n\n\n

    Proses dimulai ketika DPR menyampaikan pendapat bahwa presiden dan\/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.<\/p>\n\n\n\n

    Berdasarkan Pasal 7B ayat (3), permintaan kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.<\/p>\n\n\n\n

    2. MK memeriksa dugaan pelanggaran<\/h3>\n\n\n\n

    Setelah menerima permintaan DPR, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan\/atau wakil presiden.<\/p>\n\n\n\n

    MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan sejak permintaan DPR diterima. Putusan MK menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.<\/p>\n\n\n\n

    3. DPR meneruskan usulan kepada MPR<\/h3>\n\n\n\n

    Apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.<\/p>\n\n\n\n

    Usulan tersebut disertai putusan MK sebagai dasar bagi MPR untuk membahas pemberhentian presiden dan\/atau wakil presiden.<\/p>\n\n\n\n

    4. MPR mengambil keputusan pemberhentian<\/h3>\n\n\n\n

    MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.<\/p>\n\n\n\n

    Dalam sidang tersebut, presiden dan\/atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.<\/p>\n\n\n\n

    Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menetapkan bahwa sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.<\/p>\n\n\n\n

    Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemakzulan<\/h2>\n\n\n\n

    Perbedaan pengunduran diri dan pemakzulan terlihat dari pihak yang memulai proses, dasar pemberhentian, serta lembaga yang terlibat. Pengunduran diri dilakukan atas kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan diajukan melalui DPR berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.<\/p>\n\n\n\n

    Dari sisi prosedur, pengunduran diri tidak memerlukan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh MK. Sementara itu, pemakzulan harus melalui pemeriksaan MK sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan.<\/p>\n\n\n\n

    Apabila wakil presiden mengundurkan diri, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.<\/p>\n\n\n\n

    UU Nomor 7 Tahun 1978 Mengatur Hak Mantan Presiden dan Wakil Presiden<\/h2>\n\n\n\n

    Selain UUD 1945, terdapat UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan\/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak keuangan dan administratif setelah pejabat tidak lagi menduduki jabatannya.<\/p>\n\n\n\n

    Salah satu ketentuannya tercantum dalam Pasal 6. Berdasarkan pasal tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.<\/p>\n\n\n\n

    Besaran pensiun pokok yang diberikan adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Ketentuan ini juga menjadi bagian dari pengaturan hak bagi mantan presiden dan wakil presiden.<\/p>\n\n\n\n

    Pengunduran diri dan pemakzulan memiliki konsekuensi berbeda meskipun sama-sama bisa mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya.<\/p>\n\n\n\n

    Ketentuan dalam UUD 1945 memberikan batas yang jelas mengenai kewenangan setiap lembaga negara dalam proses pergantian maupun pemberhentian presiden dan wakil presiden. Setiap tahapan memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum dan sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan. ******<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Disusun Oleh: Dawai Pengunduran diri dan pemekzulan merupakan dua mekanisme yang dapat mengakhiri masa jabatan presiden atau wakil presiden sebelum waktunya. Meski memiliki akibat yang sama, keduanya berbeda dari segi alasan, pihak yang memulai, dan prosedur konstitusional. Pengunduran Diri dan Pemakzulan Memiliki Mekanisme Berbeda Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatan atas kehendak sendiri. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6823,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"slim_seo":{"facebook_image":"https:\/\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/1794372361-1536x1024-1.webp","title":"Perbedaan Pemakzulan Dan Pengunduran Diri - Dawai News.Com","description":"Disusun Oleh: Dawai Pengunduran diri dan pemekzulan merupakan dua mekanisme yang dapat mengakhiri masa jabatan presiden atau wakil presiden sebelum waktunya. Me"},"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"_slim_seo_primary_term_category":14,"_slim_seo_primary_term_post_tag":883,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[883],"class_list":["post-6822","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opini","tag-pemakzulan"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":6786,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6786","url_meta":{"origin":6822,"position":0},"title":"Surat Pengunduran Diri Gibran","author":"dw","date":"November 12, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakrta - Resmi Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri yang diserahkan Gibran.Muzani membacakan surat tersebut di depan awak media, di DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Surat pengunduran diri Gibran disampaikan secara tertulis. \"Saya\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"261112122620 gibran","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":6817,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6817","url_meta":{"origin":6822,"position":1},"title":"Kata Kata Gibran Usai Mundur Dari Wakil Presiden RI","author":"dw","date":"November 13, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Usai mundur dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan resmi. Membuka kata-kata, Gibran meyakini jabatan yang diembannya hanya titipan sementara. \"Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh. Jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"261112122620 gibran","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/261112122620-gibran.webp?fit=1200%2C675&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":5547,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=5547","url_meta":{"origin":6822,"position":2},"title":"Ijazah Palsu, Wagub Babel Diberhentikan Sementara","author":"dw","date":"September 29, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Bangka Belitung - Terkait Ijazah Palsu, Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Bangka Belitung (Babel) Hellyana dihentikan sementara dari jabatannya. Penghentian Hellyana dari Wagub Babel masa jabatan tahun 2025-2030 tertuang di Surat Keputusan Presiden RI, Nomor 102\/P Tahun 2026. Surat ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026.\u2026","rel":"","context":"dalam "Peristiwa"","block_context":{"text":"Peristiwa","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=6"},"img":{"alt_text":"Wakil gubernur babel hellyana 1749544125554","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/wakil-gubernur-babel-hellyana-1749544125554_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/wakil-gubernur-babel-hellyana-1749544125554_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/wakil-gubernur-babel-hellyana-1749544125554_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/wakil-gubernur-babel-hellyana-1749544125554_169.jpeg?fit=700%2C395&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":5686,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=5686","url_meta":{"origin":6822,"position":3},"title":"Daftar Pejabat Yang Dilantik Presiden RI","author":"dw","date":"Oktober 1, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat, mulai menteri hingga Kapolri berganti, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Oktober 2026. Ini merupakan reshuffle kabinet ketujuh yang terjadi selama era pemerintahan Prabowo. Reshuffle ini merujuk pada empat surat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"Pelantikan sejumlah pejabat oleh presiden prabowo subianto 1790839814747","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pelantikan-sejumlah-pejabat-oleh-presiden-prabowo-subianto-1790839814747_43.jpeg?fit=700%2C525&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pelantikan-sejumlah-pejabat-oleh-presiden-prabowo-subianto-1790839814747_43.jpeg?fit=700%2C525&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pelantikan-sejumlah-pejabat-oleh-presiden-prabowo-subianto-1790839814747_43.jpeg?fit=700%2C525&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/pelantikan-sejumlah-pejabat-oleh-presiden-prabowo-subianto-1790839814747_43.jpeg?fit=700%2C525&ssl=1&resize=700%2C400 2x"},"classes":[]},{"id":6656,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6656","url_meta":{"origin":6822,"position":4},"title":"Pemakzulan Gibran Ramai Ramai Di Suarakan","author":"dw","date":"November 10, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat dan partai politik mendesak pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka\u00a0pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyangkut surat keterangan (Suket) atau ijazah pendidikan. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket\u00a0penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA)\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"Wapres gibran kukuhkan paskibraka 2026 1788246075176","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/wapres-gibran-kukuhkan-paskibraka-2026-1788246075176_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/wapres-gibran-kukuhkan-paskibraka-2026-1788246075176_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/wapres-gibran-kukuhkan-paskibraka-2026-1788246075176_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":6434,"url":"https:\/\/dawainews.com\/?p=6434","url_meta":{"origin":6822,"position":5},"title":"Terkait Ijazah Gibran, Doli Desak Pimpinan Partai Tindak Lanjuti","author":"dw","date":"November 3, 2026","format":false,"excerpt":"Dawai News, Jakarta - Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, desak pimpinan setiap partai politik di DPR RI untuk menindaklanjuti putusan MA dan MK terkait keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres)\u00a0Gibran Rakabuming Raka. Menurut Doli, persoalan ini perlu dibicarakan oleh masing-masing ketua umum fraksi karena tingkat urgensi yang\u2026","rel":"","context":"dalam "Nasional"","block_context":{"text":"Nasional","link":"https:\/\/dawainews.com\/?cat=9"},"img":{"alt_text":"Keterangan pers golkar usai mundurnya airlangga hartarto 1","src":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/keterangan-pers-golkar-usai-mundurnya-airlangga-hartarto-1_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/keterangan-pers-golkar-usai-mundurnya-airlangga-hartarto-1_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/keterangan-pers-golkar-usai-mundurnya-airlangga-hartarto-1_169.jpeg?fit=650%2C366&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p9UIqN-1M2","jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/dawainews.com\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/1794372361-1536x1024-1.webp?fit=960%2C640&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6822"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6822\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6824,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6822\/revisions\/6824"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dawainews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}