Dawai News, Pasaman Barat – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat inovasi pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin, 25 Mei 2026.
“Perkembangan zaman menuntut pemerintah bergerak cepat, adaptif, kreatif, dan responsif. Pelayanan publik tidak bisa lagi konvensional,” kata Yulianto.
Menurutnya, inovasi daerah merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Inovasi menjadi instrumen penting untuk memperbaiki layanan, memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat daya saing daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, staf ahli, para asisten, kepala OPD, camat, wali nagari, kepala puskesmas, serta pemangku kepentingan terkait.
Yulianto menyebut Permendagri No. 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah sebagai momentum bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembaruan. Ia menekankan setiap OPD memiliki ruang melahirkan gagasan kreatif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Inovasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Inovasi jadi kunci meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan inovasi tidak boleh berhenti di tataran administratif, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat. Tujuannya agar perangkat daerah lebih profesional, mandiri, responsif, sekaligus memperkuat citra positif pemerintah.
Di akhir sambutan, Yulianto mengajak seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan serius dan menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.
“Mari jadikan inovasi sebagai komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang maju, profesional, dan melayani,” tutupnya. hum