Disusun Oleh: Dafrizal (Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok)
Literasi, yakni kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis sehingga mampu berinovasi dan berdaya saing di era digital. Sedangkan strategi pembangunan literasi, memberikan pembekalan tentang tata cara pengisian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) secara tepat dan sesuai ketentuan. Data IPLM yang akurat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, evaluasi program, serta pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dilakukan melalui pendekatan sistematis yang berbasis data, kondisi riil di lapangan, dan integrasi program.
Secara umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merumuskan strategi tersebut melalui tahapan-tahapan berikut:
1. Analisis Unsur Pembentuk IPLM (Identifikasi Masalah)
IPLM diukur berdasarkan beberapa indikator kunci. Langkah awal dinas adalah memetakan indikator mana yang nilainya masih rendah. Unsur yang dianalisis biasanya meliputi:
- Pemerataan layanan perpustakaan: Rasio ketersediaan perpustakaan dengan jumlah penduduk.
- Kecukupan koleksi: Rasio jumlah buku/bahan bacaan dengan jumlah penduduk.
- Kecukupan tenaga perpustakaan: Rasio pustakawan atau pengelola perpustakaan yang tersertifikasi.
- Tingkat kunjungan: Jumlah masyarakat yang datang atau mengakses layanan perpustakaan (fisik maupun digital) per tahun.
- Jumlah anggota: Persentase masyarakat yang terdaftar sebagai anggota resmi perpustakaan.
2. Penetapan Strategi Berdasarkan Unsur Kelemahan
Setelah mengetahui aspek yang lemah, dinas merumuskan strategi spesifik untuk masing-masing masalah:
- Masalah Keterbatasan Akses & Fasilitas:
- Strategi: Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Komunitas (Taman Bacaan Masyarakat), optimalisasi mobil perpustakaan keliling (pusling), dan memperluas jaringan layanan perpustakaan digital (seperti aplikasi i-Daerah).
- Masalah Kurangnya Koleksi:
- Strategi: Meningkatkan anggaran pengadaan buku, bekerja sama dengan penulis lokal, atau membuka gerakan donasi buku (wakaf buku) dari masyarakat/swasta.
- Masalah Keterbatasan SDM Pengelola:
- Strategi: Menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan manajemen perpustakaan bagi pengelola perpustakaan desa/sekolah, serta mengusulkan pengangkatan atau penempatan tenaga pustakawan fungsional.
- Masalah Rendahnya Kunjungan dan Keterlibatan Masyarakat:
- Strategi: Menerapkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). Perpustakaan tidak lagi hanya tempat membaca buku, tetapi diubah menjadi ruang publik untuk pelatihan keterampilan, workshop, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar menarik minat kunjungan.
3. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor (Pentahelix)
Dinas tidak bisa bekerja sendiri. Strategi dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak:
- Pemerintah Nagri/Desa/Kelurahan: Mendorong pemanfaatan Dana Desa untuk membangun atau menghidupkan kembali perpustakaan desa.
- Dinas Pendidikan: Menyinkronkan pembenahan perpustakaan sekolah agar sesuai dengan standar nasional.
- Komunitas dan Pegiat Literasi: Menggandeng Bunda Literasi, duta baca, dan komunitas lokal sebagai penggerak kampanye membaca.
- Sektor Swasta (CSR): Memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk penyediaan sarana/prasarana literasi.
4. Penyusunan Regulasi dan Dasar Hukum
Strategi diperkuat dengan menyusun payung hukum, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi. Regulasi ini penting untuk menjamin keberlanjutan program dan kepastian alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
5. Evaluasi Berkala dan Pemantauan Target
Dinas menetapkan target capaian IPLM di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Dokumen RPJMD Daerah. Setiap akhir tahun, realisasi angka IPLM yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional akan dicocokkan dengan target daerah untuk melihat efektivitas strategi yang telah dijalankan, kemudian dilakukan penyesuaian (refocussing) program jika diperlukan.
Berdasarkan pedoman dan kebijakan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) —termasuk Peraturan Perpusnas No. 7 Tahun 2025 dan arah kebijakan strategis daerah—strategi peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dirumuskan melalui berbagai program dan kebijakan berbasis data.
Program dan kebijakan tersebut meliputi:1. Kebijakan Berbasis Kinerja dan Pendekatan Kewenangan
- Reformulasi Instrumen Penilaian: Penilaian IPLM tidak lagi hanya bertumpu pada aspek administrasi/hulu (seperti luas gedung atau jumlah koleksi fisik semata), tetapi bergeser ke arah dimensi pemenuhan (koleksi dan tenaga) dan dimensi kinerja (efektivitas layanan, pemanfaatan TIK, dan kegiatan nyata).
- Pendekatan Kewenangan Berjenjang: Perhitungan IPLM dilakukan secara terpisah berdasarkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) agar kebijakan intervensi lebih tepat sasaran.
2. Program Utama Peningkatan IPLM
- Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS): Program replikasi dan penguatan perpustakaan agar tidak sekadar menjadi tempat membaca buku, melainkan pusat belajar masyarakat yang memberdayakan ekonomi, sosial, dan kecakapan hidup warga.
- Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik: Penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik BPP Perpustakaan Daerah yang berfokus pada tiga komponen utama:
- Pembinaan perpustakaan (13,86%).
- Gerakan pembudayaan membaca dan kecakapan literasi (83,32%).
- Pengelolaan naskah kuno Nusantara (2,82%).
- Gerakan Literasi Desa & Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM): Mendorong optimalisasi dana desa dan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses titik layanan literasi hingga ke wilayah terpencil.
3. Penguatan Tata Kelola, Kolaborasi, dan Kapasitas SDM
- Peningkatan Kualitas dan Validitas Data: Kewajiban bagi Perpustakaan Daerah, Sekolah, dan instansi terkait untuk melakukan pengisian dan pemutakhiran data IPLM secara transparan dan akurat melalui sinergi dengan Bappeda dan Tim Pengelola (PIC) daerah.
- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB): Peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan melalui diklat bersertifikat, bimbingan teknis (Bimtek), serta standarisasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) . [
- Kemitraan dan Kolaborasi Eksternal: Mendorong perpustakaan menjalin kerja sama formal (MoU) dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan dunia usaha untuk memperbanyak variasi layanan fisik maupun digital. ************