Dawai News, Kalimantan Timur – Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memaparkan kesiapan sistem, regulasi, hingga dukungan data ASN sebagai fondasi penerapan Manajemen Talenta.
Ekspose kesiapan Manajemen Talenta Pemprov Kaltim bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis, 5 Februarin 2026.
Dalam ekspose tersebut, Pemprov Kaltim menampilkan simulasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong melalui mekanisme talent match.
Skema ini menyesuaikan kebutuhan jabatan dengan kompetensi, kinerja, dan potensi ASN, sehingga proses pengisian jabatan berjalan objektif dan terukur, ujarnya.
Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim menargetkan penerapan Manajemen Talenta dapat segera berjalan setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan.
“Begitu SK diterbitkan, Manajemen Talenta langsung diterapkan untuk pengisian jabatan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya akurasi data ASN sebagai kunci utama keberhasilan sistem tersebut.
“Manajemen Talenta bertumpu pada data. Karena itu, seluruh ASN wajib memastikan data kepegawaiannya lengkap dan valid agar pengembangan karier dilakukan secara adil dan berbasis sistem,” katanya.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menilai Manajemen Talenta sebagai instrumen strategis dalam menyiapkan suksesi kepemimpinan birokrasi, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya, hingga Pratama.
“Manajemen Talenta memperkuat sistem merit dan memastikan ASN yang menduduki jabatan benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan Manajemen Talenta harus selaras dengan visi, misi, dan RPJMD kepala daerah agar kinerja ASN berorientasi langsung pada target pembangunan.
Ekspose tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan BKN, Plt Kepala BKD Provinsi Kalimantan Timur Yuli Fitriyanti, Sekretaris BKD Jane Andriana AR Nazaruddin, para kepala bidang BKD Kaltim, serta tim Kanreg BKN VIII Banjarbaru.
Melalui penerapan Manajemen Talenta, Pemprov Kalimantan Timur menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi kinerja.
Sistem ini diharapkan mampu memastikan setiap jabatan strategis diisi oleh ASN yang tepat, sehingga pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. hum