Dawai News, Solok – Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, saat buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kota Solok Tahun 2027, di Ruang Akmal Room, Selasa, 31 Maret 2026.
“Musrenbang ini adalah ruang bertemunya aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Wali Kota.
Wako menyampaikan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kota Solok 2025–2029, yang menjadi fase percepatan pembangunan setelah tahap peletakan fondasi di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perencanaan harus tetap konsisten dengan visi “Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”.
Dalam paparannya, Wali Kota juga mengulas capaian pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok pada 2024 tercatat sebesar 4,55 persen, meskipun mengalami penurunan menjadi 3,61 persen pada 2025 akibat keterbatasan fiskal. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 80,90 pada tahun 2025, dengan status kategori “sangat tinggi” di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 3,07 persen pada 2024 menjadi 2,91 persen pada 2025. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan dari 3,62 persen menjadi 3,87 persen, yang menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Wali Kota menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran daerah. Wako menegaskan bahwa paradigma pembangunan harus bergeser dari money follows function menjadi money follows program, dengan fokus pada program prioritas yang berdampak luas bagi masyarakat.
Selain itu, kondisi pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir 2025 juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Kota Solok akan memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
“Pengembalian alokasi TKD harus dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan infrastruktur dasar serta penguatan kesiapsiagaan bencana,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program prioritas yang telah dan akan terus dilaksanakan, di antaranya peningkatan layanan kesehatan melalui cakupan Universal Health Coverage (UHC), perlindungan sosial bagi pekerja rentan, bantuan pendidikan, penguatan UMKM, hingga transformasi layanan publik berbasis digital. Untuk tahun 2027, Pemerintah Kota Solok menetapkan beberapa prioritas pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, reformasi birokrasi, peningkatan PAD, hingga percepatan rehabilitasi pasca bencana.
Melalui forum Musrenbang ini, Wali Kota berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
“Musrenbang ini adalah investasi pemikiran untuk memastikan pembangunan Kota Solok tetap berada pada jalur yang tepat dan mampu menjawab tantangan ke depan,” tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan serta diikuti Wakil Wali Kota Solok, unsur Forkopimda, OPD, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun daring. pro