Dawai News, Maluku Utara – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, M.Si., melantik dan mengukuhkan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate Masa Bakti 2026–2029, di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Rabu, 3 Juni 2026.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus MKKS dan MGMP, para Kepala Sekolah, serta guru-guru SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate. Pelantikan resmi ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor: 10.3.3/798/2026 dan Nomor: 10.3.3/796/2026 tertanggal 29 Mei 2026.
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara, Sekda Samsuddin A. Kadir menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Dirinya menegaskan bahwa amanah ini merupakan kepercayaan besar untuk menjadi penggerak kemajuan pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan mutu pembelajaran di ruang kelas.
“Pendidikan saat ini berkembang sangat cepat. Dunia kerja berubah dan teknologi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, sekolah dan guru juga perlu terus beradaptasi,” ujar Sekda.
Samsuddin menjabarkan bahwa MKKS harus menjadi ruang kolaborasi bagi para kepala sekolah untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat tata kelola lembaga. Sementara itu, MGMP menjadi wadah strategis bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan memperkaya metode pembelajaran agar lebih menarik serta relevan bagi siswa.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kami mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan organisasi ini ruang kerja produktif yang berdampak nyata, bukan sekadar terjebak pada agenda rapat dan administrasi semata,” tambahnya.
Gubernur juga berpesan agar pengurus mengoptimalkan ekosistem teknologi digital, memperkuat kemampuan literasi dan numerasi, memberikan perhatian khusus pada pendidikan inklusif di SLB, serta membangun komunikasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abubakar Abdullah, dalam laporannya menyampaikan pemetaan rinci mengenai kondisi riil pendidikan di Kota Ternate. Saat ini, Ternate memiliki total 37 sekolah menengah yang terdiri dari 20 SMA, 9 SMK, dan 8 SLB, dengan total guru mencapai 922 orang.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 752 guru telah mengantongi sertifikat pendidik profesional, sedangkan sisanya tinggal 150 orang. Artinya, diperkirakan sudah di atas 90 persen guru di Ternate berstatus profesional, sehingga tren pencapaian mutu pendidikan di Ternate semakin positif,” jelas Abubakar.
Terkait Rapor Pendidikan yang dievaluasi melalui Asesmen Nasional oleh Kementerian, Abubakar mengakui bahwa gejala umum di Maluku Utara untuk variabel dominan seperti literasi dan numerasi rata-rata masih berada di bawah angka 50 persen. Kendati demikian, pencapaian Rapor Pendidikan Kota Ternate secara umum sudah masuk dalam kategori sedang.
Lebih lanjut, Abubakar meluruskan persepsi publik mengenai angka Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Angka 49 persen yang sering beredar di publik merupakan hasil agregasi menyeluruh dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
“Namun, jika kita bedah khusus untuk tanggung jawab provinsi pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun atau jenjang SMA, SMK, dan SLB, posisi SPM Maluku Utara berdasarkan laporan terakhir Dirjen Bina Pembangunan Daerah berada pada angka 69,17 persen atau masuk kategori tuntas muda,” tegasnya.
Selain itu, Kadikbud menyampaikan kabar membanggakan terkait prestasi Maluku Utara di tingkat nasional. Provinsi Maluku Utara berhasil meraih juara 3 nasional dalam tata kelola Program Indonesia Pintar (PIP) berdasarkan tiga indikator penilaian objektif dari kementerian terkait.
Menghadapi tantangan sarana dan prasarana, Abubakar melaporkan bahwa dari total APBD Dinas Pendidikan yang bernilai Rp786 miliar, sebesar Rp700,2 miliar dialokasikan khusus untuk kepentingan guru, termasuk komponen gaji, tunjangan, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan sertifikasi. Anggaran teknis yang dikelola langsung oleh dinas dan dibagi ke seluruh Cabang Dinas (KCD) di kabupaten/kota hanya tersisa sekitar Rp50 miliar.
Keterbatasan ini berdampak pada banyaknya infrastruktur pendukung, seperti laboratorium, yang mengalami kerusakan dan kurang terawat. Mengatasi hal tersebut, Kadikbud mengimbau para guru agar tidak terpaku pada keterbatasan fisik bangunan.
“Manfaatkan tutorial praktik melalui digitalisasi pembelajaran yang menunya sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jika itu dioptimalkan, keterbatasan infrastruktur tidak akan menjadi masalah lagi,” jelas Abubakar.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Malut juga sedang menjalankan pilot project sekolah model dan mengintervensi peningkatan kompetensi bagi 200 lebih guru muda di Kota Ternate.
Menutup laporannya, menjelang pembukaan pendaftaran murid baru yang dimulai esok hari, Kadikbud mengimbau masyarakat Ternate agar tidak hanya bertumpu pada satu sekolah yang dianggap unggulan saja. Hal ini karena seluruh SMA dan SMK di Ternate kini memiliki mutu, layanan, serta kemajuan yang merata, didukung oleh kebijakan sekolah gratis dan intervensi tata kelola yang ketat.
Abubakar juga menginstruksikan kepada seluruh KCD untuk memantau kinerja MKKS secara periodik. Seluruh MKKS di Maluku Utara diwajibkan mengirimkan laporan aktivitas bulanan ke dinas provinsi agar ekosistem pendidikan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dapat bersinergi secara kuat demi mendorong akselerasi mutu pendidikan di Maluku Utara. hum