Dawai News, Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa di copat Presiden Prabowo Subianto dari posisi Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada Senin, 14 September 2026.
Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.
Usai dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan, Suahasil mengaku mendapat arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan APBN tetap mendukung program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen.
Pergantian tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Apa yang membuat Prabowo mengganti Purbaya yang baru sekitar setahun menjabat? Apakah periode tersebut cukup untuk menilai kinerja seorang menkeu?
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Prabowo mengganti Purbaya. Karena itu, terlalu dini menyimpulkan pencopotannya disebabkan kinerja ekonomi yang gagal.
“Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal,” kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/9).
Ia menilai sejumlah indikator justru menunjukkan kondisi fiskal masih relatif terjaga. Hingga akhir Juli 2026, defisit APBN berada di sekitar 0,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara tumbuh kuat. Di sisi lain, S&P tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB dengan outlook stabil.
Menurut Syafruddin, pergantian Purbaya lebih masuk akal dibaca sebagai persoalan kecocokan arah kebijakan, gaya komunikasi, serta kebutuhan presiden untuk menjaga kendali atas agenda fiskal yang semakin besar.
Purbaya, kata dia, dikenal mendorong pertumbuhan yang lebih agresif dan ruang fiskal yang lebih longgar. Sementara itu, pasar global kini semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia.
“Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, ukuran sebenarnya baru dapat terlihat dari kemampuan pemerintahan berikutnya menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan premi risiko dan biaya utang.
Syafruddin menilai masa sekitar satu tahun terlalu pendek untuk menilai seluruh hasil kebijakan seorang menkeu. Pasalnya, kebijakan fiskal seperti reformasi penerimaan, kualitas belanja, pembiayaan, dan investasi publik membutuhkan waktu sebelum dampaknya terlihat terhadap produktivitas, lapangan kerja, maupun kapasitas fiskal.
Namun, satu tahun tetap cukup untuk melihat arah kebijakan, kualitas eksekusi, disiplin anggaran, dan kemampuan membangun kepercayaan pasar.
“Penilaian yang adil harus memisahkan hasil akhir dari proses kebijakan,” katanya.
Ia menilai Purbaya tidak layak hanya dinilai dari angka pertumbuhan atau defisit selama masa singkatnya, terlebih sejumlah program pada 2026 diwarisi dari desain kebijakan sebelumnya.
Hal yang dapat diuji, lanjut Syafruddin, adalah apakah Purbaya mampu meningkatkan kualitas penerimaan, menjaga belanja tetap produktif, memperkuat kredibilitas APBN, serta membangun komunikasi yang konsisten dengan Bank Indonesia dan investor.
“Pergantian setelah satu tahun karena itu lebih mencerminkan pilihan kepemimpinan daripada evaluasi lengkap atas hasil fiskal jangka panjang,” ujarnya.
Terkait penunjukan Suahasil, Syafruddin menilai langkah tersebut masuk akal apabila tujuan Prabowo mengurangi risiko transisi dan memulihkan keyakinan bahwa aturan fiskal tidak berubah secara mendadak.
Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjadi Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalaman tersebut membuatnya memahami APBN, penerimaan, pembiayaan, hubungan pusat-daerah, hingga komunikasi dengan pasar.
“Kekuatan utamanya adalah kontinuitas institusional dan kemampuan teknokratis,” katanya.
Namun, menurut Syafruddin, tantangan Suahasil bukan hanya menguasai angka, tetapi juga harus memiliki cukup otoritas untuk menolak program prioritas yang tidak memiliki sumber pembiayaan sehat atau manfaat ekonomi yang lemah.
“Suahasil tepat secara teknis, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa kuat ia menjaga disiplin fiskal di tengah target pertumbuhan 6 persen dan agenda belanja besar,” ujarnya.
Pasar, kata dia, nantinya tidak hanya menilai rekam jejak Suahasil, tetapi juga kemampuannya menjaga defisit, transparansi kewajiban, serta konsistensi kebijakan tanpa menghambat pertumbuhan.
Pekerjaan rumah paling mendesak Suahasil adalah menjaga kredibilitas RAPBN 2027 sembari mendukung target pertumbuhan 6 persen. Pemerintah merencanakan pendapatan negara Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun, pembiayaan Rp671,2 triliun, dan defisit 2,40 persen PDB.
Syafruddin menilai Suahasil harus memastikan tambahan belanja benar-benar meningkatkan produktivitas dan menarik investasi swasta, bukan sekadar memperbesar kebutuhan utang.
Ia juga perlu menjaga biaya pembiayaan karena kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) dapat memperbesar beban bunga utang dan mempersempit ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer ke daerah.
Selain itu, seluruh kewajiban fiskal, termasuk dukungan kepada BUMN dan proyek strategis, perlu dibuat transparan agar pasar tidak menilai terdapat beban tersembunyi.
“Prioritas akhirnya sederhana: menjaga pertumbuhan tanpa membeli pertumbuhan itu dengan kredibilitas fiskal yang lebih rendah,” kata Syafruddin.
Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menilai penunjukan Suahasil merupakan langkah tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia 2019-2023 tersebut, pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan akan memudahkannya mengambil kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang saat ini dinantikan dunia usaha.
“Saya kira dalam situasi ekonomi global yang masih terus bergejolak dan penuh ketidakpastian maka penunjukan Prof Suahasil sebagai Menteri Keuangan adalah langkah yang sangat tepat, mengingat jam terbangnya yang sudah lama malang melintang di Kementerian Keuangan sehingga akan sangat cepat dan mudah dalam mengambil berbagai kebijakan fiskal dan ekonomi makro yang memang sedang ditunggu-tunggu dunia usaha,” kata Saleh di Jakarta, Senin (14/9).
Saleh mengaku mengenal Suahasil yang juga merupakan akademisi FEB UI dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi modal untuk memahami bagaimana menggerakkan sektor industri dan perdagangan.
“Kebetulan saya mengenal betul dengan Prof Suahasil yang juga seorang akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal sehingga mengetahui bagaimana cara menggerakan sektor industri dan perdagangan agar mesinnya terus bergerak sehingga ekonomi dapat terus tumbuh menuju apa yang diharapkan Bapak Presiden Prabowo yaitu 8 persen,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah membutuhkan sektor swasta sebagai mitra strategis dalam menggerakkan perekonomian. Karena itu, selain mengelola perimbangan keuangan pusat dan daerah, kebijakan fiskal Suahasil diharapkan tidak menghambat aktivitas industri dan perdagangan.
“Semoga Prof Suahasil terus mengedepankan kebijakan yang pro growth untuk langkah-langkahnya ke depan,” kata Saleh. cnn