Dawai News, Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, berharap percepatan dukungan pemerintah pusat untuk penanganan air bersih, pengelolaan sampah, serta pembangunan dan pemulihan infrastruktur terdampak bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan saat saat audiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar), Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa, 15 September 2026.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, serta sejumlah kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Fadly menambahkan, kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) dalam pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah menemukan titik terang.
SPAM dapat diperluas hingga sambungan rumah sebagai solusi jangka panjang bagi wilayah yang terdampak kekeringan, khususnya di Kecamatan Pauh dan Kuranji, ujarnya.
Selain air bersih, Fadly Amran juga menyoroti keterbatasan lahan pembangunan SPAM Gunung Pangilun yang baru tersedia 8.175 meter persegi dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, sehingga diperlukan solusi teknis agar pembangunan tetap terealisasi.
Wako juga meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” tambahnya.
Sementara itu, Maria Doeni Isa memastikan BPBPK Sumbar akan menindaklanjuti sejumlah kebutuhan yang diusulkan Pemko Padang ke pemerintah pusat melalui perencanaan teknis.
Untuk SPAM Unand, pihaknya menargetkan detail engineering design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027, sehingga proses lelang dapat dilakukan pada Maret 2027 dan pembangunan dilaksanakan sepanjang 2027-2028.
Pihaknya juga menguji kelayakan teknis lahan SPAM Gunung Pangilun seluas 8.175 meter persegi guna mengoptimalkan pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar, serta melanjutkan review DED TPST/RDF sesuai kondisi lahan. hum