Dawai News, Aceh – Aceh merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sehingga proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Provinsi Aceh, yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu, 4 Februari 2026.
“Kami menyatakan kesiapan untuk mendukung proses validasi Jitupasna dan ZRB, serta mendampingi pemerintah kabupaten/ kota agar rencana aksi yang disepakati dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, M. Nasir juga menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh menerapkan prinsip build back better dalam pemulihan pascabencana dengan membangun kembali infrastruktur, hunian, dan layanan dasar secara aman dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, memaparkan konsep rencana induk dan rencana aksi PRRP serta gambaran umum ZRB.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Jitupasna agar rencana induk yang disusun benar-benar valid dan akuntabel.
Forum Konsultasi Publik tersebut turut dihadiri oleh jajaran SKPA terkait, Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda dan BPBD se Aceh, serta para akademisi dan juga mitra pembangunan. hum