Dawai News, Maluku Utara – Administrasi fondasi utama dalam membangun daerah, tanpa administrasi yang valid dan mutakhir, perencanaan pembangunan akan sulit tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.
Demikian arahan pembuka, Wakil Gubernur, H. Sarbin Sehe saat memimpin Rapat Penataan Administrasi yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Selasa, 5 Mei 2026
“Hal ini kiranya jadi perhatian khusus Pimpinan OPD khususnya BPKAD dalam menjalankan serta meningkatkan kinerja untuk mewujudkan Visi-Misi Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tegas Sarbin Sehe.
Rapat ini buntut dari adanya keterlambatan pembayaran gaji yang sempat disentil oleh Gubernur Sherly pada momen apel Senin (4/5) lalu.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sherly Laos menyoroti masih terjadinya keterlambatan penginputan data rutin oleh sejumlah OPD, yang berdampak keterlambatan pada proses pembayaran gaji ASN secara elektronik.
Pekerjaan tersebut bersifat rutin dengan tenggat waktu yang jelas pada setiap akhir bulan berjalan, tandas Sherly.
Kepala BPKAD, Ahmad Purbaja dalam keterangannya, dari anggaran sudah disiapkan untuk gaji. Hanya saja, masih ada beberapa dinas yang belum menyelesaikan proses administrasinya.
“Kalau administrasinya sudah terpenuhi, kami langsung lakukan pembayaran, karena dari kas daerah sendiri memang aman, anggarannya tersedia” kata Ahmad.
Diketahui beberapa OPD sempat mengalami keterlambatan pembayaran gaji bulan Mei, dari pihak OPD beralasan bahwa mereka tidak bisa memproses pencairan karena masih menunggu daftar gaji dari BPKAD. hum