Dawai News, Sumatera Barat – Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media perkuat peran dalam melindungi anak dari paparan kekerasan ekstremisme.
Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstremisme di Sumatera Barat Tahun 2026, di Hotel Santika Padang, Rabu, 16 September 2026.
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana menghadirkan keluarga yang kondusif, dunia pendidikan yang mampu menumbuhkan potensi anak, masyarakat yang mendukung, serta media yang tidak memberikan ruang bagi hal-hal yang merusak,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, keluarga dan dunia pendidikan merupakan lingkungan utama yang sangat menentukan perkembangan anak. Karena itu, ketika ditemukan kecenderungan perilaku negatif, anak harus diarahkan kembali kepada lingkungan dan aktivitas yang positif, dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Penanganan ini harus kita lakukan, terutama berkaitan dengan pendidikan, keluarga, media sosial, dan lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Mahyeldi mengungkapkan, berdasarkan hasil screening yang dilakukan di sejumlah sekolah tingkat SLTA di Sumbar, sekitar 21 persen responden pernah melakukan perilaku kekerasan. Data tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar potensi perilaku kekerasan dapat ditangani sejak dini dan tidak berkembang menjadi tindakan yang membahayakan anak maupun lingkungan.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dan pola penanganan antarpemangku kepentingan. Menurutnya, itunyang mendasari diselenggaraakannya FGD ini, yakni mempertemukan Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Densus 88 Antiteror Polri, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan memiliki pemahaman yang sama dan melakukan langkah-langkah yang sama dalam penanganan perilaku kekerasan yang terjadi di kalangan anak kita,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut pengalaman penanganan yang telah dilakukan Densus 88 bersama berbagai pihak dapat menjadi pembelajaran untuk memperkuat kebijakan daerah. Pembelajaran tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Ekstremisme di Sumatera Barat. hum