Literasi dan Metodologi IPLM

Disusun Oleh: Dafrizal ( Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok)

Pembangunan literasi masyarakat di daerah merupakan mandat utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar di bidang perpustakaan . Mandat ini fokus pada pengelolaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, pembudayaan kegemaran membaca, serta pencapaian target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

1. Dasar Hukum & Mandat Utama

• Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: Mengamanatkan pemerintah daerah menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan serta membudayakan kegemaran membaca melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014: mengatur teknis pelaksanaan penyelenggaraan, pembinaan, dan standar pelayanan perpustakaan oleh pemerintah pusat dan daerah.
• Permendagri No. 18 Tahun 2020: Menetapkan nilai IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) wajib yang harus melaporkan pemerintah daerah.
• Peraturan Perpusnas No. 7 Tahun 2025: Pedoman terbaru bagi perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota dalam mengumpulkan data serta mengukur pencapaian IPLM secara nasional.

2. Rincian Kewenangan Dinas di Daerah

• Pengelolaan & Layanan Publik: Menyelenggarakan perpustakaan umum tingkat daerah (termasuk layanan digital dan perpustakaan keliling) yang terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.
• Pembinaan Perpustakaan Wilayah: Membina dan memfasilitasi berbagai jenis perpustakaan di wilayah kerjanya, seperti perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan desa/kelurahan.
• Pemberdayaan Masyarakat (Inklusi Sosial): program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, untuk mengubah perpustakaan menjadi ruang pelatihan keterampilan, kreativitas, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi/UMKM masyarakat.
• Pengukuran & Evaluasi Literasi: Melakukan pendataan, verifikasi, dan evaluasi secara berkala terhadap unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (koleksi, tenaga, layanan, serta sarana prasarana) guna menyusun kebijakan daerah.
• Kolaborasi & Pelestarian: Membangun kemitraan dengan komunitas baca (TBM), akademisi, dan swasta, serta melestarikan karya cetak dan karya rekam daerah (deposit).

Pemahaman dan pelaksanaan kewenangan tersebut dijabarkan melalui beberapa aspek utama:

1. Landasan Hukum dan Status Urusan

• Urusan Wajib: Penyelenggaraan perpustakaan diposisikan bukan sebagai pilihan, tetapi kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
• Mandat Utama: Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007, pemerintah daerah berkewajiban menjamin penyelenggaraan/pengembangan perpustakaan, ketersediaan layanan yang merata, serta menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

2. Lingkup Kewenangan Penyelenggaraan

• Manajemen & Pengelolaan: mengatur manajemen perpustakaan daerah, pengelolaan koleksi fisik maupun digital, serta pelestarian naskah kuno.
• Pembinaan Jaringan: Melakukan pelatihan, bimbingan, dan pengawasan terhadap perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, hingga perpustakaan instansi di wilayahnya.
• Sinergi Pendanaan: Mengajukan dan mengelola anggaran melalui APBD serta memanfaatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat melalui mekanisme perencanaan yang terkoordinasi.

3. Pembangunan Literasi Masyarakat

• Transformasi Fungsi Perpustakaan: Memahami perpustakaan tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku, melainkan sebagai pusat layanan informasi , pusat pembelajaran sepanjang hayat , wahana pendidikan, rekreasi, serta penelitian.
• Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun Nota Kesepakatan (MoU) atau kerja sama dengan satuan pendidikan, masyarakat, dan lembaga pemerintah desa untuk menggalakkan budaya gemar membaca.
• Ekspansi Layanan: Menyelenggarakan perpustakaan keliling, menyediakan akses literasi digital/e-book, serta mengadakan kegiatan pendorong literasi seperti diskusi buku dan pelatihan. Dukungan pendanaan dan perencanaan teknis dapat dilihat lebih lanjut melalui evaluasi

Perubahan metodologi pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ( IPLM ) tahun 2025 secara radikal menggeser filosofi penilaian dari berbasis wilayah ( administratif kepatuhan ) menjadi berbasis kewenangan ( authority-based ). Reformulasi yang diatur dalam Peraturan Perpusnas No. 7 Tahun 2025 ini diselaraskan dengan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan metodologi ini mempengaruhi pemahaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di daerah terhadap kewenangannya secara mendalam melalui beberapa aspek berikut:

1. Berakhirnya Era “Menumpang Nilai” (Akuntabilitas Murni)Sebelum tahun 2025, nilai IPLM suatu provinsi diperoleh dari agregat atau rata-rata kinerja kabupaten/kota di bawahnya. Dengan sistem baru, nilai tingkat provinsi dihitung terpisah hanya dari objek yang menjadi kewenangan langsung provinsi .

• Dampak pada Dinas: Dinas Provinsi tidak bisa lagi bersandar pada pencapaian Dinas Kabupaten/Kota yang aktif. Setiap tingkatan dinas dipaksa untuk memahami batas tanggung jawabnya karena laporan intervensi kebijakan mereka kini berdiri sendiri secara objektif.

2. Penegasan Batas Garis Otoritas PembinaanMetodologi baru mempertegas klastering perpustakaan mana saja yang masuk dalam borang evaluasi tiap tingkat pemerintahan.

• Tingkat Kabupaten/Kota: Dinas fokus mengelola dan melaporkan data untuk perpustakaan yang menjadi kewenangannya, seperti Perpustakaan SD, SMP, Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
• Tingkat Provinsi: Dinas fokus pada Perpustakaan SMA, SMK, SLB, dan Perpustakaan Khusus tingkat provinsi.
• Dampak pada Dinas: Dinas menjadi lebih jeli dalam peta sasaran pelatihan. Mereka tidak lagi menghabiskan sumber daya untuk mencatat institusi data di luar ranah yang dimilikinya.

3. Pergeseran Fokus dari Aset Fisik ke Kinerja Nyata Metodologi 2025 pembagian penilaian menjadi dua dimensi baru:

• Dimensi Kepatuhan (Bobot 30%) yang mengukur aspek input (seperti jumlah koleksi buku fisik dan kualifikasi SDM).

• Dimensi Kinerja (Bobot 70%) yang mengukur luaran/output (seperti pemanfaatan koleksi digital/cetak, keterlibatan masyarakat, dan kolaborasi eksternal).

• Dampak pada Dinas: Menyadarkan dinas bahwa kewenangan mereka bukan sekadar urusan administratif untuk membangun gedung perpustakaan megah atau menumpuk buku. Dinas kini memahami kewenangannya sebagai penggerak literasi ekosistem —bagaimana fasilitas yang ada benar-benar digunakan dan memberikan dampak riil bagi masyarakat.

4. Integrasi Validitas Data ke Laporan Pemerintahan Daerah (LPPD)Pengukuran IPLM 2025 diwajibkan menyertakan bukti dukungan berbasis digital yang ketat (seperti tautan dokumen MoU, SOP, dan bukti aktivitas). Hal ini disebabkan skor IPLM merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terintegrasi dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan Permendagri.

• Dampak pada Dinas: Perubahan ini meningkatkan kesadaran hukum kedinasan. Dinas memahami bahwa kelalaian dalam mengelola kewenangan literasi akan berdampak langsung buruk pada penilaian kinerja kepala daerah secara keseluruhan.

Perubahan formula ini sempat menyebabkan tren penurunan skor IPLM secara merata di seluruh Indonesia karena perpustakaan daerah harus menyesuaikan diri dengan instrumen baru. *****