Strategi Perencanaan Peningkatan IPLM

Disusun Oleh: Dafrizal (Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok)

Literasi, sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan
informasi dalam berbagai bentuk, adalah fondasi untuk kemajuan individu dan masyarakat. Di
era globalisasi dan digitalisasi, keberadaan literasi yang kuat menjadi lebih penting daripada
sebelumnya. Untuk mengukur sejauh mana masyarakat suatu wilayah memiliki kemampuan
literasi yang memadai, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) hadir sebagai alat
evaluasi yang relevan dan strategis

Sedangkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) memerlukan pendekatan yang fokus pada 7 komponen Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan 4 komponen Aspek Masyarakat (AM) sesuai pedoman dari Perpustakaan Republik Indonesia.

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM):

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)
   Perbandingan atau rasio ketersediaan lembaga/layanan perpustakaan terhadap jumlah aspek masyarakat di suatu wilayah.
2. Ketercukupan Koleksi (UPLM2)
   Kecukupan jumlah judul dan eksemplar buku serta bahan Pustaka (baik tercetak maupun digital) untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)
   Jumlah pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan, baik yang berkualifikasi ilmu perpustakaan maupun yang telah mengikuti pelatihan/pengembangan kompetensi.
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)
   Rata-rata jumlah pengunjung (baik luring/langsung maupun bold) yang memanfaatkan layanan perpustakaan setiap harinya.
5. Jumlah Perpustakaan ber-SNP (Standar Nasional Perpustakaan)
   Jumlah lembaga perpustakaan yang telah terakreditasi dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi
   Jumlah peserta dan keaktifan masyarakat dalam berbagai kegiatan penguatan budaya baca, promosi perpustakaan, atau peningkatan kecakapan literasi.
7. Anggota Perpustakaan
   Jumlah total anggota yang mendaftar secara resmi di layanan perpustakaan daerah atau unit perpustakaan terkait.

Komponen Aspek Masyarakat (AM):

1. Jumlah Penduduk – Total populasi di suatu wilayah yang menjadi basis target pelatihan literasi.
2. Jumlah Civitas Sekolah – Jumlah pelajar dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah.
3. Jumlah Civitas Akademika – Jumlah mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.
4. Jumlah Penduduk yang Bekerja – Angka partisipasi angkatan kerja atau masyarakat usia produktif yang bekerja di wilayah tersebut

Strategi Utama Peningkatan IPLM

• Pemerataan Layanan Perpustakaan: Memperluas akses layanan perpustakaan hingga ke wilayah terpencil melalui perpustakaan keliling, pojok baca, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
• Peningkatan Ketercukupan dan Kualitas Koleksi: Menambah variasi buku (cetak dan digital/e-book) yang relevan dengan kebutuhan lokal, serta memastikan pembaruan koleksi secara berkala.
• Penguatan Tenaga Perpustakaan: Memberikan bimbingan teknis, pelatihan dan bagi pustakawan agar memiliki kompetensi profesional dalam mengelola layanan dan membimbing pemustaka. Instagram·BAPPERIDA Kabupaten Karawang
• Optimalisasi Tingkat Kunjungan: Mengubah paradigma perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang publik yang aktif dengan kegiatan inklusi sosial, diskusi, dan pelatihan. Perpusnas
• Standardisasi Perpustakaan: Mendorong perpustakaan sekolah, desa, dan daerah untuk terakreditasi dan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) . BPS Indonesia
• Masifkan Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat: Mengajak komunitas, sekolah, dan organisasi lokal untuk terlibat aktif dalam kampanye serta program literasi. BPS Indonesia +1
• Peningkatan Jumlah Anggota Perpustakaan: Mempermudah pendaftaran anggota perpustakaan (termasuk pendaftaran digital) bagi pelajar, pelajar, dan masyarakat umum.
• Validasi dan Ketepatan Pendataan: transkripsi pengisian data sekunder dan pelaporan IPLM oleh pemerintah daerah dilakukan secara akurat, valid, dan tepat waktu agar sesuai dengan kewenangan (pemkab/pemkot untuk PAUD–SMP; pemprov untuk SMA/SMK/SLB)

Mekanisme dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), skema perhitungan IPLM tidak lagi hanya menilai aspek administratif (kepatuhan/compliance), tetapi menitikberatkan pada aspek kinerja (performance) yang mencakup kemanfaatan nyata perpustakaan bagi publik.

Tahapan proses awal yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Awal (Baseline Data)

Dinas melakukan evaluasi terhadap rapot atau nilai IPLM daerah dari tahun sebelumnya. Proses awal ini mencakup:

• Analisis Kesenjangan (Gap Analysis): Memetakan dimensi apa saja yang nilainya masih rendah di antara unsur penentu IPLM (Koleksi, Tenaga Perpustakaan, Layanan, Penyelenggaraan, dan Anggaran).
• Pembersihan Data Internal: Menyisir akurasi data kunjungan fisik (luring), kunjungan digital (daring), serta statistik sirkulasi buku agar tercatat secara digital demi validitas data instrumen.

2. Penyelarasan Instrumen Berdasarkan Regulasi Terbaru

DPK mengkaji regulasi terbaru (seperti Peraturan Perpusnas No. 7 Tahun 2025) untuk menyesuaikan strategi perencanaan dengan formula bobot penilaian yang baru:

• Dimensi Kepatuhan (Compliance – Bobot 30%): Meninjau pemenuhan standar dasar berupa kecukupan koleksi, jumlah pustakawan/tenaga teknis yang memiliki SK resmi, dan keikutsertaan SDM dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
• Dimensi Kinerja (Performance – Bobot 70%): Memfokuskan perencanaan program pada luaran nyata, seperti tingkat pemanfaatan fasilitas TIK oleh pemustaka, kegiatan pelibatan literasi aktif masyarakat, serta jumlah kerja sama eksternal.

3. Konsolidasi Internal dan Penyusunan Usulan Rencana Kerja

Sebelum melangkah ke instansi luar, internal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merumuskan kebijakan teknis:

• Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) & Rencana Kerja (Renja): Merumuskan program kerja jangka pendek hingga menengah yang secara spesifik menargetkan indikator kunci IPLM.
• Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB): Mengamankan alokasi anggaran daerah (APBD), maupun mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/non-fisik dari pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan perpustakaan.

4. Membangun Sinergi Antar-Dinas dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Karena nilai IPLM mencakup seluruh jenis perpustakaan di suatu wilayah (Perpustakaan Daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, hingga Perpustakaan Desa/Masyarakat), DPK memprakarsai koordinasi lintas sektoral:

• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek): Mengumpulkan para pengelola perpustakaan sekolah (di bawah Dinas Pendidikan), perpustakaan Nagari (di bawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa), serta komunitas literasi.
• Penyamaan Persepsi Pengisian Data: Memastikan seluruh entitas perpustakaan memahami cara input borang kajian IPLM secara jujur, akurat, dan tepat waktu, lengkap dengan pengunggahan bukti dukung (seperti MoU, SOP, dan dokumentasi program).

5. Penetapan Target Capaian Daerah

Sebagai langkah penutup dari proses inisiasi awal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan target kenaikan skor indeks (misalnya dari kategori “Rendah” ke “Sedang”, atau “Sedang” ke “Tinggi”) sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang nantinya dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Dalam konteks perpustakaan dan literasi di Indonesia, IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) merupakan indikator penting yang dikoordinasikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas).Proses perencanaan strategi peningkatan IPLM bersifat kolaboratif dan lintas sektoral.

Pihak-pihak yang terlibat dalam menyepakati proses perencanaan strategi peningkatan IPLM meliputi unsur-unsur berikut:

1. Badan Pemerintah (Pusat dan Daerah)

• Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas): Sebagai instansi pembina dan perumus kebijakan nasional di bidang perpustakaan dan literasi, serta penyedia instrumen data IPLM.
• Kementerian/Lembaga Terkait: Seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk koordinasi dengan pemda, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk integrasi literasi di sekolah.
• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Provinsi/Kabupaten/Kota): Selaku pelaksana teknis di daerah yang memetakan kondisi riil di lapangan dan menyusun rencana aksi daerah.
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda): Untuk memastikan peningkatan strategi IPLM masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) dan mendapatkan alokasi anggaran.

2. Unsur Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan

• Pengelola Perpustakaan: Kepala perpustakaan dan pustakawan di tingkat daerah, sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum/desa.
• Dinas Pendidikan Daerah: Untuk menyepakati penyediaan perpustakaan standar sekolah.

3. Unsur Masyarakat dan Mitra Literasi

• Pegiat Literasi dan Komunitas Baca: Perwakilan dari Taman Bacaan Masyarakat (TBM), duta baca daerah, dan komunitas literasi lokal yang memahami kebutuhan riil masyarakat.
• Organisasi Profesi: Seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) atau Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) yang memberikan masukan keahlian secara teknis.

4. Unsur Pemerintah Nagari

• Wali Nagari / Perangkat Nagari: Khusus untuk perencanaan peningkatan IPLM berbasis wilayah Nagari, guna menyepakati pemanfaatan Dana Nagari untuk pengembangan perpustakaan Nagari.

Peran Pemangku Kepentingan dalam 7 Elemen IPLM

Kesepakatan di antara pihak-pihak di atas biasanya dituangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) atau Forum Konsultasi Publik guna memenuhi strategi penyampaian 7 unsur utama IPLM, yaitu:

1. Pemerataan ketercukupan koleksi perpustakaan.
2. Ketercukupan tenaga perpustakaan
3. Ketercukupan tingkat kunjungan masyarakat per hari.
4. Jumlah perpustakaan ber-Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
5. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/literasi.
6. Anggota perpustakaan yang aktif.
7. Ketercukupan sarana dan prasarana perpustakaan