Dawai News, Arosuka – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Solok telah memasang alat tapping box di sejumlah restoran. Ini sebagai upaya untuk mengantisipasi kebocaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok dari sektor penerimaan pajak retribusi restoran.
Kepala Bapenda Kabupaten Solok, Hendriyanto, SE, mengatakan, pihaknya juga secara aktif dan Berkala melakukan pengawasan terhadap pengoperasian alat tersebut guna mencegah terjadinya kecurangan yang menyebabkan tidak terlaporkannya potensi pajak restoran.
“Sejauh ini, kami telah memasang sebanyak 3 unit alat tapping box di restoran. Alat itu pun kami awasi secara rutin. Apabila alat itu dimatikan oleh pemilik usaha atau wajib pajak, hal itu akan langsung terdeteksi sehingga petugas langsung diterjunkan ke lapangan,” ujar Kepala Badan kepada Dawai News, Rabu, 15 April 2026.
Kaban menjelaskan, pemasangan tapping box bertujuan untuk menekan angka potensi kebocoran pajak. Sebab menurutnya melalui pemasangan alat tersebut, semua transaksi yang dilakukan di tempat-tempat usaha seperti restoran akan langsung tercatat secara otomatis oleh mesin tersebut.
Sehingga keberadaan alat itu juga akan memudahkan pihaknya untuk melakukan pencatatan potensi pajak restoran.
“Misalnya jika di restoran pelanggan belanja sebanyak Rp300 ribu, hal itu akan terekam langsung berarti pajaknya 10 persen, jadi tidak bisa diakal-akali siapa pun, kecuali jika memang alat itu dimatikan. Namun jika dimatikan pun tindakan itu akan langsung terpantau oleh petugas melalui server dan dashboard yang tersedia,” jelasnya.
Selain untuk mencegah potensi kebocoran PAD yang disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan wajib pajak, Yosefriwan juga menyebutkan keberadaan tapping box juga berguna untuk mencegah terjadinya tindakan kolusi oleh oknum petugas nakal yang juga berpotensi sebagai salah satu penyebab kebocoran PAD.
Dengan melakukan optimalisasi mesin tapping box tersebut, Hendriyanto berharap terbentuknya sikap jujur dari wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya. Sebab menurutnya jalannya proses pembangunan di Kota Padang juga sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya menyetorkan pajak.
“Intinya, sesuai dengan aturan yang berlaku, semua wajib pajak harus menunaikan kewajibannya. Perlu diketahui juga semua fasilitas dan infrastruktur yang ada saat ini dibangun dari dana yang berasal dari pajak. Agar proses pembangunan bisa terus berlanjut dan berkesinambungan, tentu kami berharap agar semua wajib pajak bisa patuh dan taat aturan,” tukasnya. dw