Disusun Oleh: Dawai
Pengunduran diri dan pemekzulan merupakan dua mekanisme yang dapat mengakhiri masa jabatan presiden atau wakil presiden sebelum waktunya. Meski memiliki akibat yang sama, keduanya berbeda dari segi alasan, pihak yang memulai, dan prosedur konstitusional.
Pengunduran Diri dan Pemakzulan Memiliki Mekanisme Berbeda
Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk melepaskan jabatan atas kehendak sendiri. Sementara itu, pemakzulan atau impeachment merupakan mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui proses ketatanegaraan.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Adapun Pasal 8 UUD 1945 mengatur kondisi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, termasuk mekanisme pemilihan wakil presiden pengganti.
Pengunduran diri tidak memerlukan pembuktian pelanggaran hukum seperti pemakzulan. Sebaliknya, pemakzulan harus melewati tahapan yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Prosedur jika Wakil Presiden Mengundurkan Diri Menurut UUD 1945
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan posisi wakil presiden.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari.
Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan presiden. MPR kemudian memilih satu di antaranya untuk mengisi jabatan yang kosong.
Penggantian wakil presiden tidak dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Pemilihan tetap menjadi kewenangan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Alasan Presiden dan Wakil Presiden Bisa Dimakzulkan
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan hanya bisa dilakukan berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945. Presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti:
- Melakukan pengkhianatan terhadap negara.
- Melakukan korupsi.
- Melakukan penyuapan.
- Melakukan tindak pidana berat lainnya.
- Melakukan perbuatan tercela.
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
DPR harus memiliki dasar konstitusional untuk mengajukan usulan pemberhentian. Ketidakpuasan terhadap kebijakan atau keputusan pejabat negara saja tidak termasuk alasan pemakzulan sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.
Tahapan Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden
Prosedur pemakzulan melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR. Masing-masing memiliki kewenangan dalam proses pemeriksaan hingga pengambilan keputusan.
1. DPR mengajukan pendapat tentang dugaan pelanggaran
Proses dimulai ketika DPR menyampaikan pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (3), permintaan kepada MK harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang tersebut juga wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
2. MK memeriksa dugaan pelanggaran
Setelah menerima permintaan DPR, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.
MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan sejak permintaan DPR diterima. Putusan MK menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut terbukti berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.
3. DPR meneruskan usulan kepada MPR
Apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
Usulan tersebut disertai putusan MK sebagai dasar bagi MPR untuk membahas pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
4. MPR mengambil keputusan pemberhentian
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.
Dalam sidang tersebut, presiden dan/atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 menetapkan bahwa sidang paripurna harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Perbedaan Pengunduran Diri dan Pemakzulan
Perbedaan pengunduran diri dan pemakzulan terlihat dari pihak yang memulai proses, dasar pemberhentian, serta lembaga yang terlibat. Pengunduran diri dilakukan atas kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan diajukan melalui DPR berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945.
Dari sisi prosedur, pengunduran diri tidak memerlukan pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh MK. Sementara itu, pemakzulan harus melalui pemeriksaan MK sebelum usulan pemberhentian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan.
Apabila wakil presiden mengundurkan diri, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
UU Nomor 7 Tahun 1978 Mengatur Hak Mantan Presiden dan Wakil Presiden
Selain UUD 1945, terdapat UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur hak keuangan dan administratif setelah pejabat tidak lagi menduduki jabatannya.
Salah satu ketentuannya tercantum dalam Pasal 6. Berdasarkan pasal tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok yang diberikan adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Ketentuan ini juga menjadi bagian dari pengaturan hak bagi mantan presiden dan wakil presiden.
Pengunduran diri dan pemakzulan memiliki konsekuensi berbeda meskipun sama-sama bisa mengakhiri masa jabatan sebelum waktunya.
Ketentuan dalam UUD 1945 memberikan batas yang jelas mengenai kewenangan setiap lembaga negara dalam proses pergantian maupun pemberhentian presiden dan wakil presiden. Setiap tahapan memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum dan sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan. ******