Dawai News, Padang Panjang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang gelar Focus Group Discussion (FGD), Kantor BPS, Padang Panjang, Rabu, 4 Februari 2026.
FGD tentang Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Rekonsiliasi Data Daerah Dalam Angka, serta Reviu dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik Statistik Terpadu (PST).
Kegiatan di hadiri oleh perwakilan OPD, instansi vertikal, serta akademisi.
KKepala BPS Kota Padang Panjang, Abdul Razi, menegaskan, SE2026 merupakan instrumen strategis untuk membaca perubahan struktur ekonomi, khususnya di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat ke arah digital.
“Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Hasilnya menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, BPS terus berkomitmen memperkuat pelayanan publik berbasis data melalui penerapan nilai inti ASN BerAKHLAK, dengan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) sebagai garda terdepan layanan statistik kepada masyarakat.
Akademisi Universitas Sumatera Barat, Dr. Novi Hendri, SE, M.Si, menyampaikan hampir seluruh program pembangunan mengacu pada data yang dirilis BPS.
Ia mencatat, struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang saat ini didominasi sektor perdagangan dan jasa, menggantikan sektor pertanian, seiring dinamika ekonomi perkotaan.
Dalam sesi sosialisasi disampaikan, SE2026 yang merupakan sensus ekonomi kelima dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Pendataan lengkap SE2026 akan dilaksanakan sepanjang 2026, dengan publikasi data tematik hingga 2028. hum