Dawai News, Jakarta – Perjanjian pembatasan senjata nuklir (START) antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia telah berakhir. Kini keduanya tak lagi terikat perjanjian nuklir.
Perjanjian nuklir AS dan Rusia berakhir 5 Februari 2026. Rusia dan Amerika Serikat bersama-sama mengendalikan lebih dari 80 persen hulu ledak nuklir dunia, tetapi perjanjian persenjataan telah melemah.
Perjanjian New START, yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2010, membatasi persenjataan nuklir masing-masing pihak hingga 1.550 hulu ledak strategis yang ditempatkan-pengurangan hampir 30 persen dari batas sebelumnya yang ditetapkan pada tahun 2002.
Perjanjian ini juga memungkinkan masing-masing pihak untuk melakukan inspeksi di lokasi persenjataan nuklir pihak lain, meskipun inspeksi ini ditangguhkan selama pandemi Covid-19 dan belum dilanjutkan sejak saat itu.
Para aktivis telah memperingatkan bahwa membiarkan perjanjian itu berakhir dapat memicu perlombaan senjata nuklir baru. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan ini adalah “momen genting bagi perdamaian dan keamanan internasional”. Jika perjanjian itu berakhir maka secara resmi membebaskan Moskow dan Washington dari sejumlah pembatasan pada persenjataan nuklir mereka.
“Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad, kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat pada persenjataan nuklir strategis Federasi Rusia dan Amerika Serikat,” kata Guterres dilansir AFP, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut Guterres, New START dan perjanjian pengendalian senjata lainnya telah “meningkatkan keamanan semua bangsa secara drastis.”
“Pembubaran pencapaian selama beberapa dekade ini terjadi pada waktu yang paling buruk — risiko penggunaan senjata nuklir berada pada tingkat tertinggi dalam beberapa dekade,” katanya, tanpa memberikan detail lebih lanjutnya.
Guterres, mendesak Rusia dan AS “untuk segera kembali ke meja perundingan dan menyepakati kerangka kerja pengganti”.
Rusia Janji Akan Bertindak Sesuai Tanggung JawabSetelah perjanjian nuklir dengan AS berakhir, Rusia berjanji untuk bertindak secara bertanggung jawab. Moskow menegaskan mereka “tidak lagi terikat” dengan perjanjian tersebut.
Kremlin dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan kantor berita TASS, Kamis (5/2), mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin menjanjikan Rusia akan bertindak “secara bertanggung jawab” setelah perjanjian nuklir dengan AS itu berakhir.
“Vladimir Putin menekankan bahwa dalam situasi ini, kami akan bertindak secara terukur dan bertanggung jawab, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap situasi keamanan secara keseluruhan,” kata penasihat Kremlin Yury Ushakov.
Pernyataan itu, sebut Ushakov, disampaikan Putin dalam percakapan telepon dengan Presiden China Xi Jinping pada Rabu (4/2) waktu setempat.
Perjanjian New START membatasi jumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) dan rudal-rudal lainnya, serta hulu ledak nuklir, untuk Rusia dan AS. Perjanjian itu ditandatangani pada tahun 2010 lalu oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden AS Barack Obama yang menjabat pada saat itu.
Rusia Sempat Tawarkan Perpanjangan ke AS
Rusia telah menawarkan perpanjangan satu tahun untuk perjanjian tersebut pada September tahun lalu. Presiden AS Donald Trump mengatakan tahun lalu bahwa tawaran itu “terdengar seperti ide yang bagus”. Namun sejauh ini, Kremlin tidak pernah menerima jawaban resmi dari AS.
Ushakov, dalam pernyataan kepada wartawan, menegaskan bahwa Moskow tetap “terbuka untuk mencari cara untuk berdialog dan memastikan stabilitas strategis” dengan Washington.
Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam pernyataan terpisah, menyampaikan penegasan serupa, namun sembari menegaskan bahwa Moskow “tidak lagi terikat” oleh perjanjian New START setelah perjanjian itu berakhir masa berlakunya.
“Kami berasumsi bahwa para pihak dalam perjanjian New START tidak lagi terikat oleh kewajiban atau deklarasi simetris apa pun dalam konteks perjanjian tersebut, termasuk ketentuan intinya, dan pada prinsipnya bebas untuk memilih langkah selanjutnya,” sebut Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya.
“Dalam hal ini, Federasi Rusia berniat untuk bertindak secara bertanggung jawab dan dengan cara yang seimbang, mengembangkan kebijakannya di bidang persenjataan ofensif strategis berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kebijakan militer AS dan situasi keseluruhan di bidang strategis,” imbuh pernyataan itu. dt