Dawai News, Jakarta – Foto Wapres, Gibran Rakabuming Raka diturunkan di Ruang Banggar Kantor DPRD DIY, Kota Jogja oleh massa Forum Kebangsaan Yogyakarta, Politikus PDIP Guntur Romli menilai hal itu merupakan kemarahan rakyat.
“Itu kemarahan rakyat. Karena manipulasi kekuasaan yang meloloskan Gibran kan terbongkar,” ujar Guntur kepada wartawan, Jumat, 6 November 2026.
Guntur mengatakan pertimbangan MK menegaskan tidak ditemukan bukti ijazah SMA/sederajat Gibran. Sementara, lanjut Guntur, putusan kasasi MA menyatakan suket SMA/sederajat Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
“Ada selundupan Pasal 18 ayat (3) di PKPU No 19/2023. Putusan MK No 90/2023 sarat dengan pelanggaran etik berat sehingga MKMK memecat Anwar Usman paman Gibran dari Ketua MK,” kata Guntur
“Jadi wajar rakyat marah karena Gibran melalui proses manipulasi kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk lolos sebagai Cawapres 2024,” jelasnya.
Sebelumnya, peristiwa penurunan foto Gibran terjadi di kantor DPRD DIY pada Rabu (4/11) siang. Sebelum audiensi dimulai, beberapa massa mendatangi foto Gibran yang tergantung di sisi kanan mimbar, kemudian diikuti seluruh massa forum yang hadir.
“Bismillahirohmanirohim, kita turunkan berhala!,” pekik salah seorang massa aksi sembari menurunkan foto Gibran di Ruang Banggar Kantor DPRD DIY, Kota Jogja, dilansir detikjogja.
Aksi itu diikuti massa lainnya sembari bersorak mengucap syukur. Foto Gibran kemudian diletakkan di bawah, massa kemudian berfoto dengan foto Gibran yang telah diletakkan di bawah.
“Jangan dirusak, jangan dirusak,” sahut massa lainnya.
Forum Kebangsaan Yogyakarta sendiri berisi sejumlah aktivis dan tokoh, seperti mantan Wakil Wali Kota Jogja, Syukri Fadholi, yang di dalam forum itu bertindak selaku pelindung. Kemudian Muhammad Chirzin bertindak selaku Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta.
“Penurunan foto Gibran di ruang sidang DPRD DIY mengandung pesan penurunan Gibran harga mati,” ujar Pembina Forum Kebangsaan Yogyakarta, Muhammad Chirzin mengenai alasan aksi menurunan foto Gibran. dt